Pemuda Gereja dan Bangsa

Maret 15, 2009

Saut Hamongan Sirait

Saut Hamongan Sirait

Pada waktu pasukan Belanda memasuki Saparua, setelah Pattimura dan pejuang-pejuangnya meninggalkan kota kecil itu, maka Belanda menemukan kitab di atas mimbar gereja. Kitab itu terbuka dengan Mazmur yang memuat kata-kata:
“Langkahku tetap mengikuti jejakMu” dan “peliharalah aku terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku“.(T.B. Simatupang, Nasionalisme dan Oikumene, di dalam Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab; Jkt, BPK GM 1995, h.275)

  1. Barangkali, di tengah-tengah kegamangan dan kekosongan pemikiran teologia politik gereja-gereja di Indonesia, Pak Sim (Alm) tidak segan-segan menyebut peristiwa itu sebagai permulaan pemikiran teologia di Indonesia yang menghubungkan pesan Alkitab dengan perjuangan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kemasyarakatan. Belanda yang menjadi negara dan notabene berbau gereja, ternyata digugat kehadirannya melalui bentuk perlawanan yang paling ekstrem, tanpa kompromi dan toleransi; pemberontakan bersenjata, oleh seorang pengikut Kristus (Pattimura), tanpa memakai simbol dan struktur gereja. Meskipun, dalam arti tertentu, hal yang sama juga dilakukan banyak orang Kristen dalam peperangan mengusir penjajah Belanda, rupanya Pattimura memiliki kekhususan tersendiri bagi Almarhum T.B Simatupang.
  2. Sekiranya keadilan dalam semua dimensi kehidupan masyarakat pada saat Belanda menjajah Hindia Belanda, barangkali Pattimura tidak akan memakai senjata sebagai alat untuk berbicara dan menuntut. Apalagi dalam konteks saat itu, perasaan seiman dan bahkan ‘leluhur’ spiritual terhadap Belanda jelaslah sangat tebal. Sangat mungkin dialog, lobbi dan diplomasi politik akan dilakukan. Bahkan, jangan-jangan tuntutan untuk merdeka akan kehilangan relevansi saat keadilan di masyarakat sungguh-sungguh mewujud.
  3. Gereja-gereja di Indonesia memang tidak begitu mematangkan diri dalam pergulatan menyangkut seluk-beluk bangsa dan negara. Meskipun Partai Kristen Indonesia muncul pada tahun 1945, bukan berarti gereja-gereja di Indonesia telah berhasil memberi perumusan menyangkut negara, termasuk hubungannya dengan gereja. Ketimbang merumuskan doktrin yang bisa menjadi pegangan atau pedoman, gereja-gereja lebih suka bersikap reaktif terhadap hal-hal yang dianggap merugikan atau mengekang. Hal seperti itu jelas akan menguras energi dan akan sangat mudah dipatahkan secara psikologis. Hal itu terbukti dengan keberhasilan ‘pertengkaran’ atas syariah Islam dalam perumusan UUD ’45, tetapi menjadi enggan (psikologis) untuk mempertengkarkan SKB tahun 1969. Hal itu juga ditampakkan dalam arena kepartaian; berani tampil dengan nama Partai Kristen Indonesia pada tahun 1945 (sebagai reaksi terhadap gereja yang dicap pro Belanda), tetapi tidak mau mempertahankannya pada tahun 1971. Dalam UU Sisdiknas juga muncul reaksi yang menghabiskan biaya untuk demo, tetapi tidak pernah gereja merumuskan dan memantau dampaknya di lapangan saat ini.
  4. Ketika kawan-kawan muslim yang dicap radikal dan fundamentalis bermaksud menegakkan peraturan (SKB tahun 1969) yang berimplikasi pada penutupan gereja dan berdampak lanjut pada penghentian ibadah, kembali gereja-gereja memunculkan reaksi. Meskipun pada era reformasi jumlah orang-orang Kristen yang duduk di parlemen sangat signifikan, belum lagi partai yang sangat nasionalis sangat mendominasi DPR maupun MPR. Kesempatan itu hilang lenyap begitu saja, karena, agaknya, gereja cukup dipuaskan dengan jaminan kekuasaan, bukan jaminan hukum .
  5. Berbicara menyangkut Partisipasi Pemuda dalam berbangsa dan bernegara, khasanah sejarah kekristenan sangat diperkaya dengan pengalaman yang bervariasi. Kita dapat melihat peran kaum muda, dalam konteks bangsa, saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, dll., datang dalam bentuknya sebagai “bangsa” pada saat itu. Kesadaran bersama menjadi bangsa dan negara Indonesia, membawa mereka pada kerelaan untuk menjadi ‘species’: suku bangsa dari yang dulunya ‘genus’: bangsa. Secara pribadi, Leimena, TB Simatupang, Sam Ratulangi, dll., memperlihatkan kualitas imannya dalam relasinya dengan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Teramat khusus Amir Syarifuddin, Menpen pertama dan dua kali menjadi Perdana Menteri, yang hidupnya sepenuhnya tumpah bagi bangsa dan negara, tetapi tidak pernah dihargai negara. Politisi yang tidak pernah lepas dari Injil dan sering menjadi pengkotbah di HKBP Kernolong Jakarta itu, telah divonnis mati oleh pemerintah Jepang, disalibkan dengan kepala ke bawah, justru mati atas perintah Gubernur Militer, Gatot Subroto dan hingga kini, batu nisannya sama sekali tidak diperbolehkan negara untuk didirikan keluarga.
  6. Di tengah-tengah kemajuan Bangsa dalam segala bidang, peran pemuda tidaklah terhenti, tetapi justru semakin dibutuhkan. Keterpurukan bangsa saat ini tidak terlepas dari minimnya kesadaran di semua struktur untuk melibatkan pemuda dalam proses-proses pengambilan keputusan. Semuanya hampir merata, baik di dalam organisasi kemasyarakatan, termasuk gereja maupun di tengah-tengah bangsa dan negara. Kita tidak bisa serta merta mengatakan hal tersebut disebabkan kendala budaya, sebab terbukti betapa besar dan dahsyatnya peran kaum muda dalam melahirkan negara bangsa Indonesia dan membawanya ke alam kemerdekaan dan awal pembangunan. Kita juga tidak bisa menyebut hal itu sebagai kendala thologis, berhubung peran-peran kaum muda yang disebut di atas, tidak pernah lepas dari pergulatan imannya sebagai anak-anak muda gereja. Mereka tidak pernah menjadi atheis atau meninggalkan komunitas imannya manakala mereka melakukan perjuangan dan mempertaruhkan nyawanya.
  7. Dari perspektif Alkitab, kita dapat melihat jalan Tuhan untuk memekai kaum muda untuk memahami dan ahli dalam seluk beluk negara. Melalui suatu maksud jahat dan ironis dari saudara-saudaranya, Yusuf dalam usianya yang sangat muda menjadi kader pertama dalam terutama dipakai Allah untuk menjadi pemimpin bangsa, bahkan di luar bangsanya sendiri. Ia menjadi Perdana Menteri di Mesir dan Firaun hanya menjadi symbol semata. Di sini urusan politik, yang menjadi sarana dan arena bagi kesejahteraan umum di tengah-tengah bangsa dan negara, menjadi sangat dipentingkan Alkitab. Dan, kaum muda menjadi tonggaktonggak utama, bahkan ketika Bangsa Israel masuk ke tanah perjannjian, justru Yosua, yang muda yang harus memimpin mereka. Yesus tidak tanggung-tanggung melibatkan kaum muda sebagai penentu dalam proses pelaksanaan misi penyelamatan manusia dan alam semesta. Dua belas murid yang dipilihnya sendiri, semuanya adalah anak-anak muda. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang mumpuni dengan pengalaman yang segudang. Mereka hanya nelayan-nelayan yang sama sekali tidak mengetahui seluk beluk kemasyarakatan. Perjumpaan Injil dengan kekaisaran Romawi yang setelah kematiaan Yesus di dalam hukum Romawi, kaum muda terlibat untuk menghadapi dan menginjili imperium romawi. Kita dapat mencatat Lydia, Dorkas dan Tabitha (Kis. 9, 16), Jason, Aquila, Priscilla dan Manson (Tes. 17, 18, 21) dan Nimpas (Kol. 4) dengan segala tragedy dan sekaligus jerih juangnya.@
  8. Allah yang melibatkan orang-orang muda dan Yesus yang memilih anak-anak muda sebagai pemeran utama, jelas bukan tanpa maksud dan perhitungan yang sembarangan. Bila dikaji secara ilmiah, terutama dari aspek psikologi, baik afeksi maupun psikomotoriknya, kaum muda sangat terbuka bagi pembaruan. Memiliki daya tahan dan kelenturan untuk bertarung di segala medan perjuangan. Enthusiasmenya terhadap kemajuan, keterbukaannya untuk menerima perbedaan, dan yang utama dan terutama adalah kesediaannya untuk berkorban bagi cita-cita yang dianutnya. Allah dan Yesus yang memilih anak-anak muda itu, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang seharusnya dan senyatanya dialami manusia, bangsa-bangsa dan dunia.
  9. Di masa rejim Orba, terjadi kemandegan yang luarbiasa berkaitan dengan kiprah dan peran pemudfa, baik di gereja dan di tengah-tengah bangsa. Terlalu banyak premis dasar yang argumentative dapat dikemukakan. Namun, menurut saya, telah terjadi suatu ‘time lag’ dalam proses perjalanan budaya di semua bidang, baik itu politik, agama dan lain-lain. Pemaknaan time lag, terjadi manakala segala keluhuran kemanusiaan mengalami proses marginalisasi dan karena hanya dapat tumbuh dipinggiran kehidupan itu sendiri. Di sini roh kebijaksanaan berubah menjadi roh kepentingan, roh pengabdian berubah menjadi roh keuntungan, roh perjuangan berubah menjadi roh pemanfaatan. Dalam skalanya yang sangat besar, keadaan itu akan menghilangkan kesadaran para pemimpin untuk melakukan kadersisasi atau regenerasi. Hilanganya kesadaran kaderisasi dan regenerasi itu menjadi titik awal hilangnya oriantasi agama maupun bangsa pada masa depan. Mereka hanya dioimbuhi keadaan sekarang dan sekarang, karena kepentingan mereka adalah sesaat, kekinian semata. ‘Time lag’ menjadi virus yang mewabahi segenap elit-elit di dalam organisasi keagamaan maupun bangsa dan negara.
  10. Dalam konteks generasi muda sekarang, kompleksitas masalah jelas jauh lebih dalam dan luas. Perkembangan yang sangat cepat di segala bidang, kerusakan-kerusakan yang mengancam dunia, global warming, arus globalisasi yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses, bentuk dan segala jenisnya, menjadi warisan buruk yang harus dihadapinya. Demikian juga dengan realitas bangsa yang semakin dijajah primordialisme: kedaerahan dan agama, yang datang dari dalam dirinya sendiri, sedang menggiring kita untuk menusuk dan melukai diri kita sendiri juga. Hal itu bukan sebuah pesimisme, tetapi memang sungguh-sungguh ancaman yang harus dihadapi.
  11. Jawaban terhadap hal itu berada dalam diri anak-anak muda gereja dan bangsa saat ini. Kita, kaum muda harus kembali kepada semangat yang murni dan sejatinya anak-anak muda yang tidak akan pernah menyerah, walau kalah. Anak-anak muda yang tidak pernah berhenti berupaya, walau salah. Lebih baik berbuat dan salah, ketimbang tidak berbuat. Bgai anak-anak muda yang berkiprah di bidang keilmuan, haruslah menjadi tekadnya untuk menjadi Indonesia serbagai ‘knowledge society’. Bagi anak-anak muda yang bergerak dalam ketrampilan, harus memacu diri untuk menguasai teknologi. Bagi anak-anak muda yang berkiprah di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, harus menjadikan bangsa ini sebagai sarana dan arena kehidupan yang indah bagi seluruh kepelbagaian, kebhinnekaan yang sejahtera seluruhnya, seutuhnya dan sepenuhnya.

* Penulis adalah : Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010) Pendeta HKBP, mantan wakil ketua KPU tahun 2004, alumni STT Jakarta, mantan pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.

Iklan

ETIKA POLITIK

Maret 14, 2009

Etika

Etika merupakan pelajaran sistematis mengenai persoalan-persoalan yang paling utama dan terutama dari tindakan manusia (human conduct). Di dalamnya terkandung hal yang bersifat universal, – yang membedakannya dengan sopan santun yang kebanyakan bersifat lokal (misalnya cium tangan/sujud, dll.).

Ada 2 (dua) kata kunci yang perlu dan tidak dapat dilepaskan dalam upaya memahami etika., yakni karakter[2] dan kebiasaan[3]. Di dalam kedua kata itulah termaktub pelbagai pengertian dan perumusan mengenai etika. Jika pengertiannya lebih menekankan pada tingkah laku manusia maka akan dikatakan etika itu adalah pengetahuan mengenai perilaku : ethics is the science of behaviour (Emil Bruner: The Divine of Imperative, 1947, P. 83). Jika kecenderungannya pada nilai-nilai yang membentuk kepribadian (karakter), maka etika akan disebut sebagai ajaran menyangkut karakter manusia (doctrine of human character).

Tidak berbeda dengan pengertian di atas, Jongeneel, salah satu pakar Etika yang cukup dikenal di Indonesia, merumuskan bahwa etika adalah ajaran yang baik dan yang buruk dalam pikiran, perkataan dan perbuatan manusia dan masyarakat (Jongeneel: Hukum Kemerdekaan I, 1980. h. 10). Hal itu lebih diperluas lagi oleh pakar lain yang mengatakan bahwa bukan hanya soal baik dan buruk, tetapi menyangkut persoalan benar dan salah. Apa yang baik di dalam semua tindakan baik?, apa yang buruk di dalam semua tindakan yang salah dan jahat? apa yang benar dan apa yng membuat tindakan yang benar itu benar, apa yang salah dan apa yang membuat tindakan itu salah?, dan mengapa yang benar ditemukan dalam apa yang baik? (Niebuhr: Faith and Ethics, 1957. p.120).

Dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sudah tergambar muatan yang sesungguhnya dari etika itu. Namun belumlah cukup. Satu perkataan lain yang sangat akrab di telinga manusia masih diperlukan, yakni: moral[4]. Niebuhr dengan tandas mengatakan bahwa moral sangat memainkan peran dalam etika. Menurutnya keberadaan moral (moral existence) merupakan keberadaan pribadi (personal existence). Masih menurut Niebuhr, dasar dari sebuah keputusan moral adalah hati (reason of heart) dari orang yang sungguh-sungguh. Pengutamaan moral itu, bagi Niebuhr, adalah juga disebabkan pemahamannya bahwa tidak ada alat yang lebih besar bagi penyamarataan kehidupan yang membuat manusia setara (equal), kecuali moral. Dalam relasinya dengan keagamaan, Niebuhr juga melihat kerusakan moral berkaitan dengan dosa, yang dari dimensi religius dikatakannya sebagai pemberontakan terhadap Allah dan upaya untuk menduduki secara paksa tempat atau kedudukan Allah. Kerusakan moral karena dosa, dari dimensi sosial adalah ketidakadilan.

Kata absolutisasi, menjadi suatu pokok tersendiri untuk memasuki wilayah politik dari dimensi etika itu. Semua mengetahui dan mengakui bahwa tidak yang absolut di dunia ini. Satu yang tunggal, yakni Allah pencipta semesta itulah yang absolut. Jika kerusakan moral terjadi dan manusia mencoba dengan paksa untuk menduduki tempat (kedudukan) Allah, maka manusia membuat dirinya absolut, menjadi penafsir tunggal kebenaran atau hukum dan menjadi kebenaran dan hukum itu sendiri. Inilah yang disebut absolutisasi kebenarannya sendiri. Dan, di dalam proses manusia merebut paksa dan kemudian mempertahankan kedudukan yang dimiliki Allah itu, dimensi sosial akan menunjukkan kenyataan yang dipenuhi pelbagai ketidakadilan di segala bidang kehidupan.

Politik

Perkataan yang berasal dari kata Yunani, Po’lis diartikan kota (city). Dalam perkembangan berikutnya kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga dan tujuannya (William Ebenstein; Political Science, 1972. p.309). Dalam bentuk yang lebih operasional, politik merupakan pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat; suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan publik (Joice &William Mitchel; Political Analysis and Public Policy, 1969. p. 4).

Politik jelas akan berbicara tentang pengaturan menyangkut hajat hidup manusia, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan kelompok-kelompok di dalamnya. Dalam perspektif ini, kebutuhan mengenai peraturan, pengatur dan pelaksana (pemerintah) adalah sesuatu yang tidak tertolak. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pada tiap negara jelas membutuhkan dan sekaligus akan mengeluarkan pelbagai kebijakan publik sesuai dengan programnya. Berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan itu, muatan atau warna politik dari suatu pemerintahan akan terbaca.

Tidaklah salah jika dikatakan bahwa tiap kebijakan atau peraturan yang keluar dalam suatu negara, merupakan produk politik dari rezim yang sedang berkuasa. Di sinilah titik krusial dari politik itu. Sebab, subjektivitas tidaklah dengan sendirinya hilang, bahkan sering dapat mencuat manakala kekuasaan membesar pada seseorang atau sekelompok orang. Paling tidak, para penguasa akan mempengaruhi rumusan dan muatan dari suatu kebijakan publik atau peraturan yang keluar pada masa pemerintahannya, baik itu mengenai ekonomi, hukum, lingkungan hidup, pendidikan dlsbnya.

Dalam sejarahnya, sebagaimana asal kata itu, Yunani merupakan kiblat dari dari ilmu politik. Namun, sejarah juga tidak bisa mengabaikan konstribusi Yahudi dalam proses-proses politik itu sendiri. Gagasan-gagasan awal mengenai persaudaraan manusia (brotherhood of man) dan konsepsi tentang dunia yang satu (one world) sangat memberi inspirasi dalam lintas pemikiran politik. Banyak yang mengaitkan hal itu dengan lahirnya pemahaman monoteisme Alkitab, terutama Perjanjian Lama.

Dalam arus gagasan yang demikian, pemaknaan koinonia dari tri-tugas gereja, jelas memiliki kesejajaran dengan pengertian po’lis itu. Bedanya adalah fundamentalnya, antara persekutuan yang didasarkan keyakinan terhadap Yesus Kristus dan persekutuan yang diikat secara politis kebangsaan, kerajaan atau bentuk2 lain. Inti makna yang dapat dilihat adalah bahwa po’lis atau politik itu adalah penataan kehidupan sekelompok manusia ke arah yang mereka kehendaki. Sementara koinoia terhisab ke dalam pewujudan kehidupan yang dikehendaki Allah, bagi kesejahteraan dan sukacita segenap ciptaanNYA.

Etika Politik

Arena politik merupakan ruang yang sangat memungkinkan bagi pemberlakuan syalom Kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi terjadinya pemberontakan terhadap Allah. Status Absolut yang merupakan prerogatif Allah semata dan tidak terbagi terhadap siapapun , ternyata dalam sejarah bisa ditarik dan diambil paksa oleh manusia. Namun, selalu ada konsekuensi dari sikap pemberontakan itu, yang selalu merugikan pihak manusia, termasuk orang-orang yang saleh.

Kita dapat melihat kekerasan hati Fir’aun (absolutisasi) yang berujung pada pemberontakan. Kita tidak disodorkan Alkitab jumlah korban, baik fisik material maupun jiwa. Hitler dengan keyakinan Arianisme (absolutisasi) mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang, termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk juga diktator-diktator di negara-negara berkembang yang memakan anak-anak bangsanya. Sayangnya, Indonesia tidak sanggup membuktikan berapa banyak korban diktatorisme (absolutisasi) Soeharto melalui pengadilan.

Etika politik sesungguhnya berbicara pada tataran nilai tentang negara dan proses-proses yang manusiawi di dalamnya. Kesadaran tentang keberdosaan manusia dan kecenderungannya untuk menjadi ilah, membuka kesadaran perlunya batas-batas etis menyangkut proses dan perilaku politik dalam suatu negara. Karena itu politik tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, hanya sekadar diurus orang-orang tertentu atau diserahkan kepada para politisi semata.

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keluarnya suatu peraturan.Lembaga-lembaga yang ada itu dapat mendengar dan menyalurkan pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut.

Keterlibatan politik secara kritis (critical engagement) dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah pongah penguasa dan dengan itu batas-batas etis kekuasaan yang layak tetap terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan kontrol, jika dilakukan secara berkesinambungan dan terhormat, jelas akan membiasakan suatu bangsa atau negara hidup dalam keseimbangan yang terukur. Juga, pemerintah akan dididik untuk tunduk pada yang seharusnya.

Pendidikan politik suatu bangsa akan berjalan dengan baik di dalam dan melalui proses kesadaran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat untuk terus menerus membiasakan diri melakukan kritik dan kontrol terhadap proses politik yang sedang berjalan. Suatu bangsa atau negara, yang berjalan dalam situasi demikian, akan membiasakan dirinya terbuka dan siap melakukan perbaikan. Di samping itu, politik tidak akan menjadi suatu potret seram yang menakutkan, tetapi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kritik tidak akan dianggap sebagai ancaman, dan para pengritik tidak diperlakukan sebagai musuh.

Perubahan-perubahan yang dilakukan penguasa terhadap kebijkannya yang salah atas desakan masyarakat merupakan pendidikan politik yang paling baik. Dengan itu akan lahir kebiasaan-kebiasaan yang positip yang pada akhirnya akan berujung pada suatu karakter politik yang terbuka dan mau berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berjalan dalam pemerintahan itu, akan menjadi etika politik suatu bangsa.

Persfektif Alkitab

Usahakanlah kesejahteraan kota (baca: po’lis, politik)… dan berdoalah untuk kota (po’lis, politik) itu (Yeremia 29:7). Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2:1-2).

Gereja di utus ke dunia, ditugaskan ke dunia untuk menggenapkan firman Allah, memproklamasikan Injil Yesus Kristus (Mat. 28:19-20, Mark. 6:15, Luk. 4: 18-19) dan tidak diperintahkan untuk mencari surga. Dalam bahasa realita kontekstual saat ini, Gereja diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang busung lapar, berita pembebasan bagi para buruh, nelayan, petani yang dijerat (tawanan) para pemodal, pendidikan bagi orang-orang pinggiran yang tersisihkan (buta) dan orang-orang tergusur (ditindas).

Semua yang di atas adalah muatan dan realitas politik yang sesungguhnya dan tidak ada satupun yang dapat dilewatkan begitu saja. Lebih tandas lagi: mewujudkan Kerajaan Allah di dunia dalam naungan syalomNYA. Untuk mewujudkan hal itu, Gereja tidak mungkin melepaskan diri dari persoalan-persoalan politik. Apalagi cirri dari syalom itu adalah: kesejahteraan, keadilan, kejujuran, kebenaran dan ketertiban, bagi seluruh ciptaan (integrity of creation).

Etika Alkitab yang dapat merembes ke seluruh bidang dan sendi kehidupan, termasuk ke dalam arena poilitik adalah : kudus dan bertanggungjawab. Prinsi-prinsip inilah yang sesungguhnya masih sangat kurang di dalam arena politik di Indonesia. Itu sebabnya, semua orang bergama, berurusan terus dengan agama dan bahkan fanatik beragama, tetapi korupsinya merjalela. Saat Gereja menggebu dan simultan harus membangun etika politik bangsa.

politik-kristen-di-indonesia

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)

Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI,