LMMT, SOLUSI POLITIK UNTUK PEMEKARAN PROPINSI TAPANULI

Januari 19, 2010

Tak terasa, sudah 1 tahun ini kericuhan pemekaran Propinsi Tapanuli berlalu. Dan masa cooling down untuk Pemekaran Propinsi Tapanuli bisa saja ending pada 2010 ini, dengan asumsi bahwa tak ada yg permanen di planet bumi ini kecuali perubahan itu sendiri.

Pemekaran Propinsi Tapanuli kini telah menjadi milik generasi muda Tapanuli. Aksi pemekaran yg berujung ricuh tahun lalu di Medan justru semakin memicu semangat kaum muda Tapanuli untuk segera memiliki rumah besar bernama Propinsi Tapanuli. Terbukti betapa menjamurnya sekarang ini bermacam grup di jejaring sosial yg mengatasnamakan Pemekaran Propinsi Tapanuli. Juga tak kalah seru kehadiran sejumlah grup yg anti pemekaran Propinsi Tapanuli. Ini tak perlu dirisaukan, karena melalui perbedaan pendapat yg terjadi selama 1 tahun terakhir ini, format Tapanuli yg diperlukan untuk sebuah Propinsi Tapanuli justru menjadi terang benderang sekarang.

Dari grup anti pemekaran diperoleh input bahwa Propinsi Tapanuli yang kemarin diperjuangkan adalah sebuah calon Propinsi Rasis yg didominasi umat Kristen sekawasan Toba. Sekalipun garang terdengar, tapi grup anti pemekaran ini ternyata merindukan sebuah kesatuan Tapanuli juga dalam sebuah kalimat : ” … O Tuhan, jauhkanlah kami dari perpecahan …” Di luar itu lebih banyak lagi yang berpendapat bahwa perjuangan kemarin hanyalah milik elite Tapanuli tertentu yg sama sekali tak mewakili orang Tapanuli secara keseluruhan. Dan akhirnya banyak juga di antara orang Tapanuli yang meragukan apakah Sumber daya Alam di bumi Tapanuli dapat mendukung sebuah keberadaan Propinsi Tapanuli.

Satu hal yang pasti dari perbedaan pendapat itu adalah semuanya seia-sekata bahwa Tapanuli saat ini adalah salah satu daerah terbelakang yang memprihatinkan di jajaran nusantara. Dan semuanya seia-sekata bahwa keterbelakangan ini harus segera diatasi demi martabat orang Tapanuli itu sendiri.

Juga 1 tahun terakhir ini tercatat 4 hal penting lainnya yakni betapa senyapnya para Bupati sekawasan tanah batak dari hangar bingar pemekaran Propinsi Tapanuli; betapa putera-puteri Simalungun, Fakfak & Karo lebih mengambil jarak sebagai penonton; yg paling mencolok betapa para elite politik Tapanuli di pusat lebih memilih bungkam seribu bahasa & betapa para miliuner Tapanuli tak mau lagi ambil pusing tentang pemekaran Propinsi Tapanuli begitu GM dipermalukan & Chandra diadili.

Dari gambaran tersebut, boleh dikata hiruk-pikuk pemekaran Propinsi Tapanuli selama 1 tahun terakhir ini telah memperkaya khasanah kita tentang ke-Tapanulian. Maka yang tak bisa lagi ditunda saat ini adalah penegasan tentang landasan utama propinsi tapanuli. Landasan yang sudah pasti adalah landasan ketatanegaraan itu sendiri yakni konstitusi negara dan undang-undang tentang otonomi daerah. Yang belum pasti adalah landasan pelengkap dan atau penyempurna yakni sebuah konvensi tentang apa dan bagaimana itu Tapanuli.

Konvensi ini hanya mungkin terwujud apabila seluruh elemen tapanuli dapat duduk satu meja untuk bersilaturahmi sekaligus bermusyawarah dengan hasil akhir sebuah konvensi yang kemudian dideklarasikan bahwa perekat Tapanuli itu bukanlah agama melainkan filsafat, kultur dan sejarah. Dan Tapanuli itu bukanlah term yg berkonotasi rasis.

Tapanuli (Tapian na uli) adalah term yang merujuk pada sebuah wilayah yg meliputi ex Karesidenan Tapanuli dan juga merujuk pada sebuah kemajemukan karena sebuah proses asimilasi dan afiliasi kultural sepanjang sejarah pintu terbuka Tapanuli terhadap dunia luar. Karenanya perlu penegasan khusus bahwa di wilayah ini terdapat berbagai suku bangsa seperti Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera), Melayu dan berbagai varian lainnya di sepanjang pantai barat dan di sepanjang wilayah Tapanuli yang berimpit dgn kawasan pantai timur Sumatera Utara. Semuanya itu adalah warga Tapanuli yang kini sepenanggung dan sependeritaan karena keterbelakangan ekonomi dan politik. Itulah semua landasan pelengkap yang diperlukan dalam sebuah kesatuan Tapanuli.

Kalaupun para Bupati sekawasan tanah batak senyap tak bersuara selama ini. Tak jadi masalah. Mereka tak mungkin bersuara karena aksi ricuh kemarin di Medan, itu semua di luar dugaan mereka. Bagaimana mungkin mereka bersikap lain di luar sikap resmi pemerintah pusat yang tengah menyelesaikan kericuhan Medan di meja pengadilan. Yang pasti di dalam hati kecilnya mereka tak bisa mengingkari bahwa di dalam rumah Propinsi Sumatera Utara di mana mereka berkiprah selama ini toh tak ada kemajuan yang berarti untuk seluruh kawasan Tapanuli.

Begitu juga halnya dengan politisi tapanuli di pusat. Ruhut Sitompul misalnya dalam sebuah kesempatan ketika Jaksa Agung Hendarman Supandji memberi keterangan di DPR RI akhir 2009 yang lalu, Ruhut dengan suara lantang menyuarakan tentang ketidakadilan terhadap anak-anak muda Tapanuli di pentas pengadilan Medan terkait kericuhan aksi pemekaran Propinsi Tapanuli.

Tapi sinergi antar politisi Tapanuli itu sendiri tak pernah terjadi pasca pernyataan Ruhut. Mengapa ? Semua parpol di negeri ini tengah bergulat dengan kasus penggembosan KPK dan mega skandal Century. Tak heran, semua energi kader-kasder terbaik parpol diarahkan kesana.

Meski demikian, pada akhirnya isu nasional itu pasti akan terselesaikan juga. Dan pada saat itulah para politisi Tapanuli di pusat ini perlu didorong langsung dari bumi Tapanuli agar segera bersinergi satu sama lain untuk melakukan finishing terhadap pemekaran propinsi Tapanuli. Tak ada yang perlu diragukan di sini, karena pemekaran propinsi Tapanuli sejak awal sudah disetujui pemerintah pusat. Yang perlu sekarang adalah bagaimana agar keculasan politik para politisi Medan di DPRD Propinsi Sumatera Utara tidak lagi terulang. Dengan kata lain, menetralisir pentas politik Medan. Itulah tugas terpenting politisi Tapanuli yang berkiprah di pusat. Entah itu Ruhut Sitompul dari PD, Panda Nababan dari PDIP dst.

Tentang para miliuner tapanuli. Tak jauh berbeda dengan para bupati sekawasan tanah batak. Pada umumnya miliuner Tapanuli ini adalah miliuner yang besar di ladang pemerintah. Mayoritas di antaranya adalah rekanan pemerintah. Kalaupun ada yang sedikit berbeda seperti DL Sitorus misalnya yang bergerak di bidang sawit dan perkayuan. Toh kemajuan bisnisnya tak lepas dari dukungan dan kemitraan dengan pemerintah. Hanya saja karena suatu ketika pernah lepas kendali dan berselingkuh dengan oknum-oknum tertentu di pemerintahan, akhirnya dalam rangka “jaga muka” pemerintah untuk sementara balik kanan dan memenjarakan DL. Sang miliuner DL belum lama ini bebas bersyarat. Ini sekaligus membuktikan kemiliuneran DL tidaklah berdiri sendiri. Tapi kemiliuneran yg diperoleh dari ladang konsesi pemerintah, bahkan seringkali dari hasil perselingkuhan dengan oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

Dengan kenyataan seperti itu, kesenyapan para bupati sekawasan tanah batak pasca kericuhan Medan, juga sama halnya dengan kesenyapan para miliuner tapanuli. Mereka tak mau ambil risiko. Biarlah GM dengan segala pergulatan dan penyesalannya dan biarlah Chandra dipenjarakan dulu. Kami akan bersuara setelah semua itu selesai. Dengan kata lain, mereka para miliuner tapanuli itu tahu persis kapan waktu yang paling tepat bagi mereka untuk bergerak membantu tegak berdirinya Propinsi Tapanuli.

Boleh dikata hanya tinggal kawasan Karo, Fakfak & Simalungun yang masih tanda tanya besar. Perjalanan waktulah nanti yang membuktikan apakah mereka tetap berkultur dalihan na tolu seraya menampik sebuah kebersamaan meski sadar sepenuhnya akan alasan sejarah & kultural yang melatar belakangi pemekaran Propinsi Tapanuli. Atau — mengutip Fabian Depari dalam sebuah comment di notes sebelumnya Propinsi Tapanuli Jangan Terjebak Pilihan Disintegratif — bahwa mereka pasti akan bergabung apabila kelak terbukti Propinsi Tapanuli adalah rumah bersama yang akomodatif untuk keragaman batak dan juga akomodatif untuk kemajemukan sub-etnik lainnya yang settled di seluruh kawasan tapanuli.

Dan bagi mereka yang sinis dan kemudian membombardir pemekaran Propinsi Tapanuli sebagai sebuah omong kosong karena SDA (Sumberdaya Alam) di Tapanuli tak menjanjikan apa-apa. Setelah menelusuri siapa mereka. Ternyata penganut Sinisme dari perspektif SDA ini tak punya pengetahuan yang memadai tentang SDA di Tapanuli Land. Mereka adalah generasi yang gelagapan mencari jati diri di rantau orang, karena kenyataannya mereka memang lahir & besar di luar tapanuli. Karenanya dapatlah dimaklumi mengapa mereka begitu sembrono dalam memandang sebuah rumah tapanuli dengan sebuah alasan tanah batak tak punya SDA yang mumpuni.

Mereka tak pernah tahu betapa potensi Geothermal dari sejumlah titik energi panas bumi di Tapanuli Utara akan dapat melayani seluruh kebutuhan energi Sumatera Utara di masa datang. Mereka juga tak pernah tahu bahwa bukan sawah ladang seperti di pulau Jawa yang menjadi hari depan industri agro di rumah Tapanuli, melainkan tanaman ekonomi yang laris di pasar dunia seperti Kopi, Sawit, Karet, Pinus, Tembakau, Kakao, Haminjon (Styrax/Kemenyan), Kayu Manis, Kemiri, Aren; tanaman buah-buahan seperti Jeruk, Marquica, Terong Belanda, Mangga, Nenas, Durian dst. Belum lagi potensi pertambangan yang masih tidur semuanya seperti Mika, Pasir Kuarsa, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Batu Gamping, Sulphur, emas di Parlilitan dll. Jangan pula dilupakan harta karun Tapanuli di Batang Toru Forest yang begitu kaya dengan keanekaragaman hayati. Tapanuli pun punya lautan. Coba cermati kekayaan laut di pantai barat Sumatera Utara yang terentang mulai dari Natal hingga perbatasan Aceh. Cermati juga potensi pariwisata dengan seluruh obyek wisata alam di kawasan Bukit Barisan & obyek wisata budaya yang tinggal digali dari khasanah kebudayaan Tapanuli secara keseluruhan. Ini bukanlah apologi, tapi selayang pandang tentang kekayaan alam di seluruh Tapanuli dengan maksud agar supaya generasi tapanuli yang lahir dan besar di luar Tapanuli tidak lagi salah dalam menakar SDA di rumah tapanuli.

Kembali ke awal tulisan ini. Konstitusi negara sesungguhnya membuka peluang bagi daerah pemekaran untuk mengikutsertakan lembaga setempat berperan aktif dalam mewarnai otonomi daerah. Dalam konteks tapanuli lembaga tersebut hanya tinggal digali dari khasanah tapanuli. Untuk mudahnya kita sebut saja lembaga dimaksud sebagai LMMT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Tapanuli Raya). Papua telah memiliki lembaga semacam ini dengan nama Kongres Rakyat Papua.

Bagi masyarakat Tapanuli lagu Benci tapi Rindu barangkali kiasan yang paling tepat untuk menggambarkan suasana bathin mereka. Di balik hangar bingar pemekaran Propinsi Tapanuli sepanjang 2009, dalam hati kecilnya semua orang Tapanuli merindukan kesatuan tapanuli. Hanya saja syakwasangka antar ke-5 puak utama batak selalu muncul di saat kerinduan itu hendak mewujud menjadi kenyataan. Inilah sisa keterpecahbelahan masa lalu warisan politik Pemerintah Kolonial Belanda yg sangat mudah dimanfaatkan oleh siapa pun yang tak menyukai hadirnya kesatuan Tapanuli di bumi Sumatera Utara. Kita sebut saja mereka ini sebagai petualang politik, petualang ekonomi dan petualang agama pecandu komparasi agama dengan metode kanak-kanak bahwa agama kami yang paling benar dan agama kamu tidak benar. Untuk penganut Islam maupun Kristen di Tapanuli. Jujurlah dengan kenyataan sejarah bahwa Islam maupun Kristen adalah agama impor bagi orang Tapanuli. Jujurlah juga kedua agama itu berakar dari agama Jahudi. Akhirnya jujur jugalah bahwa pertengkaran Jahudi Vs Arab bukanlah bagian dari ajaran agama itu sendiri. Itu adalah persoalan sosiologis Arab-Jahudi terkait soal warisan. Apabila persoalan sosiologis Arab-Jahudi ini kita campakkan jauh-jauh ke Samudera Hindia sana, maka kita akan menemukan jati diri kita sebagai orang Tapanuli. Dan tak bakal ada lagi fanatisme sempit di Tapanuli ini.

Dari akar kerinduan inilah LMMT perlu segera kita hadirkan dalam pentas politik Sumatera Utara dan Indonesia. Tahun 2010 adalah momentum yang tepat untuk itu. Tegasnya, kalau untuk seorang Prabowo Soebianto, clan Tobing tahun lalu bisa begitu entengnya menyelempangkan Ulos terbaiknya ke bahu Prabowo dan kemudian yang bersangkutan dikukuhkan menjadi warga kehormatan tapanuli dengan hak penuh menyandang marga Tobing. Mengapa tidak ulos adat seperti itu diselempangkan juga ke bahu tokoh-tokoh adat dan politik yang mewakili seluruh puak Tapanuli dalam sebuah silaturahmi nasional masyarakat Tapanuli. Ini sekaligus mengawali LMMT bermusyawarah dalam rangka menghasilkan konvensi bersejarah tentang kesatuan Tapanuli raya yg berlandaskan Filsafat, Kultur & sejarah. Inilah perekat kesatuan Tapanuli itu.

Pelembagaan kembali LMMT di bumi Tapanuli sekaligus akan menjadi sarana penyempurna bagi propinsi Tapanuli masa depan. Melalui LMMT kita akan dapat mengawal ketat rekrutmen politisi & birokrat di masa datang. Kita dapat mengawal ketat Pemilihan Gubernur Tapanuli. Kita dapat mengawal ketat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan) Pemerintah Propinsi Tapanuli & Baperjakat serupa di Kabupaten se-Propinsi Tapanuli Raya untuk menseleksi para birokrat Tapanuli dalam menduduki berbagai jabatan yang tersedia di pemerintahan daerah. Kita pun dapat mengawal ketat kehadiran partai-partai politik di bumi Tapanuli agar selalu konsisten berjalan di rel politik yang benar demi kemajuan tapanuli dan bisa menjadi partai kader dan bukan partai super mie seperti yg kita lihat sekarang.

Akhirnya, wacana terakhir yang perlu disampaikan disini adalah bahwa demokrasi di negeri ini hanya bisa matang dan berkarakter kuat apabila kita berani menggunakan instrumen politik yang digali dari khasanah budaya bangsa sendiri sebagai penyempurna demokrasi.

Dipersembahkan khusus untuk generasi muda tapanuli yang merindukan tapanuli bermartabat dalam bingkai NKRI.

Horas Tapanuli. Horas Indonesia.

North Tapanuli, Indonesia, 14 Januari, 2010.

(by Parlin Pakpahan)


PERNYATAAN SIKAP

Juli 21, 2009

KELUARGA BESAR

GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

JAKARTA TIMUR

  1. Mengutuk dan mengecam keras segala bentuk tindak kekerasan dan teror bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton.
  2. Meminta kepada aparat yang terkait khususnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengusut tuntas pelaku peledakan bom kuningan di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Untuk diproses dan dihukum yang seberat-beratnya
  3. Turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi BOM KUNINGAN 2 (JW Marriott & Ritz Carlton). Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
  4. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu memerangi segala bentuk tindakan terorisme.
  5. GAMKI mendukung pemerintah mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memerangi segala bentuk tindakan terorisme di Indonesia.

Jakarta, 17 Juli 2009

Dewan Pimpinan Cabang

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Jakarta Timur

Baca entri selengkapnya »


Pemuda Gereja dan Bangsa

Maret 15, 2009

Saut Hamongan Sirait

Saut Hamongan Sirait

Pada waktu pasukan Belanda memasuki Saparua, setelah Pattimura dan pejuang-pejuangnya meninggalkan kota kecil itu, maka Belanda menemukan kitab di atas mimbar gereja. Kitab itu terbuka dengan Mazmur yang memuat kata-kata:
“Langkahku tetap mengikuti jejakMu” dan “peliharalah aku terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku“.(T.B. Simatupang, Nasionalisme dan Oikumene, di dalam Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab; Jkt, BPK GM 1995, h.275)

  1. Barangkali, di tengah-tengah kegamangan dan kekosongan pemikiran teologia politik gereja-gereja di Indonesia, Pak Sim (Alm) tidak segan-segan menyebut peristiwa itu sebagai permulaan pemikiran teologia di Indonesia yang menghubungkan pesan Alkitab dengan perjuangan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kemasyarakatan. Belanda yang menjadi negara dan notabene berbau gereja, ternyata digugat kehadirannya melalui bentuk perlawanan yang paling ekstrem, tanpa kompromi dan toleransi; pemberontakan bersenjata, oleh seorang pengikut Kristus (Pattimura), tanpa memakai simbol dan struktur gereja. Meskipun, dalam arti tertentu, hal yang sama juga dilakukan banyak orang Kristen dalam peperangan mengusir penjajah Belanda, rupanya Pattimura memiliki kekhususan tersendiri bagi Almarhum T.B Simatupang.
  2. Sekiranya keadilan dalam semua dimensi kehidupan masyarakat pada saat Belanda menjajah Hindia Belanda, barangkali Pattimura tidak akan memakai senjata sebagai alat untuk berbicara dan menuntut. Apalagi dalam konteks saat itu, perasaan seiman dan bahkan ‘leluhur’ spiritual terhadap Belanda jelaslah sangat tebal. Sangat mungkin dialog, lobbi dan diplomasi politik akan dilakukan. Bahkan, jangan-jangan tuntutan untuk merdeka akan kehilangan relevansi saat keadilan di masyarakat sungguh-sungguh mewujud.
  3. Gereja-gereja di Indonesia memang tidak begitu mematangkan diri dalam pergulatan menyangkut seluk-beluk bangsa dan negara. Meskipun Partai Kristen Indonesia muncul pada tahun 1945, bukan berarti gereja-gereja di Indonesia telah berhasil memberi perumusan menyangkut negara, termasuk hubungannya dengan gereja. Ketimbang merumuskan doktrin yang bisa menjadi pegangan atau pedoman, gereja-gereja lebih suka bersikap reaktif terhadap hal-hal yang dianggap merugikan atau mengekang. Hal seperti itu jelas akan menguras energi dan akan sangat mudah dipatahkan secara psikologis. Hal itu terbukti dengan keberhasilan ‘pertengkaran’ atas syariah Islam dalam perumusan UUD ’45, tetapi menjadi enggan (psikologis) untuk mempertengkarkan SKB tahun 1969. Hal itu juga ditampakkan dalam arena kepartaian; berani tampil dengan nama Partai Kristen Indonesia pada tahun 1945 (sebagai reaksi terhadap gereja yang dicap pro Belanda), tetapi tidak mau mempertahankannya pada tahun 1971. Dalam UU Sisdiknas juga muncul reaksi yang menghabiskan biaya untuk demo, tetapi tidak pernah gereja merumuskan dan memantau dampaknya di lapangan saat ini.
  4. Ketika kawan-kawan muslim yang dicap radikal dan fundamentalis bermaksud menegakkan peraturan (SKB tahun 1969) yang berimplikasi pada penutupan gereja dan berdampak lanjut pada penghentian ibadah, kembali gereja-gereja memunculkan reaksi. Meskipun pada era reformasi jumlah orang-orang Kristen yang duduk di parlemen sangat signifikan, belum lagi partai yang sangat nasionalis sangat mendominasi DPR maupun MPR. Kesempatan itu hilang lenyap begitu saja, karena, agaknya, gereja cukup dipuaskan dengan jaminan kekuasaan, bukan jaminan hukum .
  5. Berbicara menyangkut Partisipasi Pemuda dalam berbangsa dan bernegara, khasanah sejarah kekristenan sangat diperkaya dengan pengalaman yang bervariasi. Kita dapat melihat peran kaum muda, dalam konteks bangsa, saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, dll., datang dalam bentuknya sebagai “bangsa” pada saat itu. Kesadaran bersama menjadi bangsa dan negara Indonesia, membawa mereka pada kerelaan untuk menjadi ‘species’: suku bangsa dari yang dulunya ‘genus’: bangsa. Secara pribadi, Leimena, TB Simatupang, Sam Ratulangi, dll., memperlihatkan kualitas imannya dalam relasinya dengan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Teramat khusus Amir Syarifuddin, Menpen pertama dan dua kali menjadi Perdana Menteri, yang hidupnya sepenuhnya tumpah bagi bangsa dan negara, tetapi tidak pernah dihargai negara. Politisi yang tidak pernah lepas dari Injil dan sering menjadi pengkotbah di HKBP Kernolong Jakarta itu, telah divonnis mati oleh pemerintah Jepang, disalibkan dengan kepala ke bawah, justru mati atas perintah Gubernur Militer, Gatot Subroto dan hingga kini, batu nisannya sama sekali tidak diperbolehkan negara untuk didirikan keluarga.
  6. Di tengah-tengah kemajuan Bangsa dalam segala bidang, peran pemuda tidaklah terhenti, tetapi justru semakin dibutuhkan. Keterpurukan bangsa saat ini tidak terlepas dari minimnya kesadaran di semua struktur untuk melibatkan pemuda dalam proses-proses pengambilan keputusan. Semuanya hampir merata, baik di dalam organisasi kemasyarakatan, termasuk gereja maupun di tengah-tengah bangsa dan negara. Kita tidak bisa serta merta mengatakan hal tersebut disebabkan kendala budaya, sebab terbukti betapa besar dan dahsyatnya peran kaum muda dalam melahirkan negara bangsa Indonesia dan membawanya ke alam kemerdekaan dan awal pembangunan. Kita juga tidak bisa menyebut hal itu sebagai kendala thologis, berhubung peran-peran kaum muda yang disebut di atas, tidak pernah lepas dari pergulatan imannya sebagai anak-anak muda gereja. Mereka tidak pernah menjadi atheis atau meninggalkan komunitas imannya manakala mereka melakukan perjuangan dan mempertaruhkan nyawanya.
  7. Dari perspektif Alkitab, kita dapat melihat jalan Tuhan untuk memekai kaum muda untuk memahami dan ahli dalam seluk beluk negara. Melalui suatu maksud jahat dan ironis dari saudara-saudaranya, Yusuf dalam usianya yang sangat muda menjadi kader pertama dalam terutama dipakai Allah untuk menjadi pemimpin bangsa, bahkan di luar bangsanya sendiri. Ia menjadi Perdana Menteri di Mesir dan Firaun hanya menjadi symbol semata. Di sini urusan politik, yang menjadi sarana dan arena bagi kesejahteraan umum di tengah-tengah bangsa dan negara, menjadi sangat dipentingkan Alkitab. Dan, kaum muda menjadi tonggaktonggak utama, bahkan ketika Bangsa Israel masuk ke tanah perjannjian, justru Yosua, yang muda yang harus memimpin mereka. Yesus tidak tanggung-tanggung melibatkan kaum muda sebagai penentu dalam proses pelaksanaan misi penyelamatan manusia dan alam semesta. Dua belas murid yang dipilihnya sendiri, semuanya adalah anak-anak muda. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang mumpuni dengan pengalaman yang segudang. Mereka hanya nelayan-nelayan yang sama sekali tidak mengetahui seluk beluk kemasyarakatan. Perjumpaan Injil dengan kekaisaran Romawi yang setelah kematiaan Yesus di dalam hukum Romawi, kaum muda terlibat untuk menghadapi dan menginjili imperium romawi. Kita dapat mencatat Lydia, Dorkas dan Tabitha (Kis. 9, 16), Jason, Aquila, Priscilla dan Manson (Tes. 17, 18, 21) dan Nimpas (Kol. 4) dengan segala tragedy dan sekaligus jerih juangnya.@
  8. Allah yang melibatkan orang-orang muda dan Yesus yang memilih anak-anak muda sebagai pemeran utama, jelas bukan tanpa maksud dan perhitungan yang sembarangan. Bila dikaji secara ilmiah, terutama dari aspek psikologi, baik afeksi maupun psikomotoriknya, kaum muda sangat terbuka bagi pembaruan. Memiliki daya tahan dan kelenturan untuk bertarung di segala medan perjuangan. Enthusiasmenya terhadap kemajuan, keterbukaannya untuk menerima perbedaan, dan yang utama dan terutama adalah kesediaannya untuk berkorban bagi cita-cita yang dianutnya. Allah dan Yesus yang memilih anak-anak muda itu, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang seharusnya dan senyatanya dialami manusia, bangsa-bangsa dan dunia.
  9. Di masa rejim Orba, terjadi kemandegan yang luarbiasa berkaitan dengan kiprah dan peran pemudfa, baik di gereja dan di tengah-tengah bangsa. Terlalu banyak premis dasar yang argumentative dapat dikemukakan. Namun, menurut saya, telah terjadi suatu ‘time lag’ dalam proses perjalanan budaya di semua bidang, baik itu politik, agama dan lain-lain. Pemaknaan time lag, terjadi manakala segala keluhuran kemanusiaan mengalami proses marginalisasi dan karena hanya dapat tumbuh dipinggiran kehidupan itu sendiri. Di sini roh kebijaksanaan berubah menjadi roh kepentingan, roh pengabdian berubah menjadi roh keuntungan, roh perjuangan berubah menjadi roh pemanfaatan. Dalam skalanya yang sangat besar, keadaan itu akan menghilangkan kesadaran para pemimpin untuk melakukan kadersisasi atau regenerasi. Hilanganya kesadaran kaderisasi dan regenerasi itu menjadi titik awal hilangnya oriantasi agama maupun bangsa pada masa depan. Mereka hanya dioimbuhi keadaan sekarang dan sekarang, karena kepentingan mereka adalah sesaat, kekinian semata. ‘Time lag’ menjadi virus yang mewabahi segenap elit-elit di dalam organisasi keagamaan maupun bangsa dan negara.
  10. Dalam konteks generasi muda sekarang, kompleksitas masalah jelas jauh lebih dalam dan luas. Perkembangan yang sangat cepat di segala bidang, kerusakan-kerusakan yang mengancam dunia, global warming, arus globalisasi yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses, bentuk dan segala jenisnya, menjadi warisan buruk yang harus dihadapinya. Demikian juga dengan realitas bangsa yang semakin dijajah primordialisme: kedaerahan dan agama, yang datang dari dalam dirinya sendiri, sedang menggiring kita untuk menusuk dan melukai diri kita sendiri juga. Hal itu bukan sebuah pesimisme, tetapi memang sungguh-sungguh ancaman yang harus dihadapi.
  11. Jawaban terhadap hal itu berada dalam diri anak-anak muda gereja dan bangsa saat ini. Kita, kaum muda harus kembali kepada semangat yang murni dan sejatinya anak-anak muda yang tidak akan pernah menyerah, walau kalah. Anak-anak muda yang tidak pernah berhenti berupaya, walau salah. Lebih baik berbuat dan salah, ketimbang tidak berbuat. Bgai anak-anak muda yang berkiprah di bidang keilmuan, haruslah menjadi tekadnya untuk menjadi Indonesia serbagai ‘knowledge society’. Bagi anak-anak muda yang bergerak dalam ketrampilan, harus memacu diri untuk menguasai teknologi. Bagi anak-anak muda yang berkiprah di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, harus menjadikan bangsa ini sebagai sarana dan arena kehidupan yang indah bagi seluruh kepelbagaian, kebhinnekaan yang sejahtera seluruhnya, seutuhnya dan sepenuhnya.

* Penulis adalah : Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010) Pendeta HKBP, mantan wakil ketua KPU tahun 2004, alumni STT Jakarta, mantan pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.


Gereja, Partai & Pemilu

Maret 14, 2009

Produk atau hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 akan segera kehilangan legimatisi, baik jajaran legislative (DPR), Presiden dan kabinetnya (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, semcam Senator di Amreika Serikat). Pada 9 April 2009, rakyat akan memilih yang baru (meskipun kebanyakan orang-orang itu juga) dan dengan itu memberi legitimasi atas kekuasan legislative dan eksekutif yang baru.

Tidak ada perubahan yang signifikan, baik dari segi substansial dan prinsip-prinsip Pemilu pada 2009 ini, kecuali penetapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu hal yang sangat bernuansa keadilan, yakni affirmative action atas perempuan. Keputusan MK tentang suara terbanyak itu jelas memiliki korelasi terhadap affimeatif action daan hingga saat ini masih memunculkan multi tafsir dan pro kontra. Namun, ditengah-tengah pertentangan itu, KPU mengambil sikap dan keputusan yang sangat genuine dengan karakteristik yang mencerminkan citaqrasa keadilan, dengan tetap mempertahankan affirmative action terhadap perempuan. Terlepas dari pelbagai kritik teknis ata KPU, sikapnya mempertahankan affirkmatif action atas perempuan itu menandakan dan menjajnjikan bahwa citra rasa keadilan masih bertumbuh bersama-sama obyektifitas kolektif bangsa.

Tentu semua warga Negara Indonesia pasti berdoa dan berharap agar Pemilu 200tidak saja berjalan lancer, tetapi menghasilkan para legislator, ekskutor dan senator yang memiliki nurani keadilan yang dilengkapi kecakapan, kecerdasan dan takut akan Tuhan.

Gereja dan Partai

tokoh-pimpinan-gereja

Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan di dalam kepercayaan itulah orang percaya menerima keselamatan, visi dan misi Alkitabiah, beroleh legitimasi Ilahi dalam pengutusannya ke tengah-ke tengah dunia. Visi sangat jelas: “supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2:10-11).Di dalam visi juga tercakup penerimaan dan kesediaan untuk diselamatkan, melalui totalitas ketaatan, fisik, pikiran, perasaan, hati, jiwa dan roh. Daqlam pemahaman itu, penegasan Yesus di doaNYA di Getsemani: supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku (Yoh 17:21), menjadi bagian dari visi Alkitab yang dikenakan kepada Gereja. Visi damai ekhatologis juga diberikan, ketika serigala tinggal dengan domba, macan tutul di samping kambing, anak lembu dan anka singa ang digiring anak kecil, anak kecil bermain dengan ular tedung dan tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya (lihat Yesaya 11:1-9).

Sangat jelas visi Alkitab yang diberikan kepada Gereja dalam penataan kehidupan yang holistik, seutuhnya, sepenuhnya dan seluruhnya. Relasi manusia, alam dan seluruh ciptaan berjalan dalam interaksi yang saling menghidupkan, menumbuhkan dan mensejahterakan. Suatu tatanan kehidupan yang diidealkan menjadi embanan bagi Gereja di setiap ruang dan waktu.

Untuk mencapai visi itu, Tuhan memberikan missi kepada Gereja: Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Mat. 28: 18-20). Dalam kerangka itulah dicanangkan Yesus untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, sama seperti Yesus yang satu di dalam Allah, untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-14).

Penyertaan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman menjadi satu pegangan pasti dalam menghadapi realitas dunia yang disadari memiliki kekuatan dan taringnya sendiri, sebagaimana dengan jelas dikatakan: “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.(Mat. 10:16). Pemahaman dasar mengenai hakikat gereja di dunia menjadi jelas. Gereja akan senantiasa bergulat dan bergumul, berjuang dan berjerih, bekerja keras dan waspada dan harus dipenuhi dengan kebijaksanaan dalam menghadapi taring-taring kekerasaan, kerakusan, ketamakan dan kejahatan yang akan senantiasa dihadapinya di dunia ini. Gereja tidak bias lari dan harus menghadapinya. Tidak cukup sekadar menghadapi, tetapi mengatasinya, agar menjadi takluk di hadapan Yesus Kristus dalam bingkai damai sejahtera yang holistic, sesuai visi di atas.

Gereja yang didasarkan pada Yesus Kristus, dalam realitasnya di dunia, pasti memiliki kaitan dengan partai. Gereka akan beresntuhan dengan partai pada ruang dan waktu yang sama. Partai-partai di suatu Negara memiliki ideology yang menjadi kerangka ideal. Sama seperti pemuridan, baptisan dan pengajaran yang menjadi missi Gereja, partai-partai juga melakukan proses-proses menjaring pengikut atau konstituennya.

Partai-partai di tiap Negara didirikan untuk tujuan-tujuan baik dari sudut pandang partai itu sendiri. Semuanya bermuara pada upaya menyejahterakan manusia dengan dan melalui cara pandang, program dan mekanisme yang dianut partai. Sama seperti gereja, partai-partai juga berkiprah dan berjuang di dunia ini. Hanya satu factor yang membedakannya: Gereja mencakup dimensi transenden menjadi alat dan wahana menuju sorga, kini dan nanti. Sementara itu, partai hanya berkepentingan dalam tata pengelolaan di dunia, kini dan di sini.

Pengaruh mempengaruhi pasti dan harus terjadi antara gereja dan partai, karena gereja di utus ke dunia dan partai itu berada di dunia. Pertentangan atau persesuaian akan senantiasa antara gereja dan partai adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Pertentangan itu harus menjadi kewajaran manakala visi dan misi gereja bertentangan dengan tujuan dan program suatu partai. Persesuaian juga harus menjadi hal yang biasa ketika visi dan misi gereja menjadi ideology dan program suatu partai. Di sini, pengertian independensi dan interdependensi menjadi kata kunci untuk menetapkan posisi dan sikap gereja terhadap partai.

Bila dikaji di Indonesia, sejak dulu, partai-partai di Indonesia, bahkan di dunia ini, terbagi dalam dua arus utama, yakni partai yang berazaskan agama dan partai yang berangkat dari paham materialisme. Paham materialisme itu kemudian memecah diri lagi dalam pelagai ideology, baik yang berazaskan komunisme, sosialisme, kapitalisme dan termasuk dekomratisme. Hanya saja di Indonesia, batas-batas ideology itu, meski sangat jelas dan kuat dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya sangat kabur. Kita dapat melihat realitas itu pada tiap pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai yang sesungguhnya berada pada dua titik kutub paling ujung yang berbeda, ternyata dapat bekerjasama. Bahkan partai-partai yang pecah, bisa menyatu dalam kerjasama dalam pemilihan Pilkada itu. Kita dapat melihat Plikada di Papua, PDS dan PKS ternyata bisa mencalonkan Gubernur dan Wagub secara bersama dan bekerjasama. Demikian juga PNBK dengan PDIP, atau Golkar dengan PKPI. Dengan itu, kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa di Indonesia sesungguhnya tidak ada partai yang memegang ideologinya secara kaku, ketat dan karenanya tidak bisa dikatakan bersifat doktrinal.

Dalam realitas yang demikian, agama-agama, termasuk gereja dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan suatu penetrasi pengaruh terhadap partai-partai di Indonesia bagi perwujudan visi damai sejahtera. Sebab, semua partai terbuka untuk bekerjasama dan melakukan kompromi. Tetapi pada sisi lain, sangat kesulitan untuk melatenkan pengaruh maupun penetrasi, karena pegangan ideologinya sangat rentan dan malah inkonsisten. Dari perspektif Alkitab, hal inilah yang harus sungguh-sungguh membuat gereja untuk memahami dan sekaligus memberi pemaknaan tentang garam dan terang, tulus dan cerdik. Dan, sekali lagi tidak boleh berdiam, membiarkan atau lari dari panggilan Kristus padanya.

Pemilu di mata Gereja

Pemilu merupakan salah satu standard minimal dalam suatu Negara yang menganut demokrasi. Bangsa-bangsa di dunia, hamper semua meyakini bahwa demokrasi adalah jalan sekaligus tujuan antara yang terbaik. Dalam konteks itu, Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memasukkan Pemilu sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. PBB menyatakan:

1. “Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives”.

2. “Everyone has the right to equal access to public service in his country””The will of people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”.

Demikian juga Konperensi Persatuan Antar-Parlmen, yang terselenggara di Paris pada 26 Maret 1994, – dengan tetap mengacu pada Deklarasi Umum Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),- secara aklamasi menetapkan Pernyataan tentang kriteria Pemilu yang bebas dan adil. Pokok-pokok utama dari pernyataan mencakup: Hak bersuara dan memilih; Pencalonan; Hak dan tanggungjawab Partai; Kampanye dan; Hak dan tanggungjawab negara.

Di Indonesia, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Penjabaran amanat konstitusi tersebut dirumuskan dalam konsideran UU nomor 22 tahun 2007 (Menimbang butir a), yang menegaskan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Dalam memasuki Pemilu 2009 yang sudah di depan mata, gereja-gereja agaknya perlu sedikit untuk melihat hasil politik dari Pemilu 2004:

1.Ada satu partai yang berbasis Kristen dengan jumlah 14 kursi di DPR

2.Lk. 70 orang yang beragama Kristen menjadi anggota DPR RI dan ratusan anggota DPRD Prov dan Kab/kota.

3. Hasil politiknya adalah 174 Perda bernuansa syariah di 22 provinsi, dan di satu daerah Kalsel, sedang diproses untuk mengubah hari libur dari hari minggu menjadi hari Jumat dan hal yang agak mirip juga dilaksanakan di daerah Sumatera Barat. Inilah hadiah politik bagi gereja-gereja dan umatnya sebagai produk politik bangsa, hasil Pemilu 2004.

Pemilu 2009 dalam prediksi penulis jelas akan lebih parah, sebab gereja-gereja tidak pernah sadar untuk melihat visi dan missi Tuhannya. Gereja-gereja melalui para imammnya tidak berbeda dengan kaum awam, karena larut untuk memanfaatkan momentum politik tersebut untuk mengeruk dana bagi pembangunan gedung atau program-program yang tertunda atau dibuat mendadak. Sangat sedikit gereja yang melakukan proses-proses sadar politik dan sadar pemilu.

Jakarta sebagai barometer kesadaran politik, tidak menjadi driving force (pendorong yang kuat) bagi gereja-gereja untuk menyadarkan umatnya. Kasus yang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan lobang yang teramat menganga bagi gereja dalam hubungannya dengan Pemilu terjadi di Jakarta Timur. Daerah yang penduduknya paling banyak di Jakarta dan wilayah terluas, memiliki pemilih tetap yang sah untuk mimilih, lebih dari 1,5 juta. Namun, dari daftar pemilih tetap yang tidak bisa lagi diubah dalam Pemilu 2009, jumlah keseluruhan orang Batak dari seluruh puak dan agama, hanya mencapai 15 ribu. Dapat kita bayangkan dan prediksi untuk pemilih warga gereja ansich. Hal itu bisa menjadi satu titik tolak prediksi untuk menghitung jumlah warga gereja seluruh Jakarta Timur. Jumlahnya pasti tidak bisa dipastikan dan lembaga mana yang bertanggungjawab atas hal itu, pasti kita lebih tidak tahu.

Pahitnya, keadaan itu tidak bisa diubah lagi. Daftar Pemilih tetap sudah dikeluarkan dan menjadi acuan hukum. Upaya sekelompok orang, terutama kaum mudanya, untuk mengajak para pemimpin gereja (termasuk penulis), untuk melakukan evaluasi, sama sekali tidak pernah dipedulikan, meskipun sudah berteriak. Lalu, bagiamana korelasinya dengan realitas politik di Indonesia pada tahun 2009, pasti ada! Kado syariah sudah tiba di dalam pagar gereja!!! Sungguh, rasanya sakit sekali. Tetapi namanya orang beriman dan senantiasa dalam penyertaan Yesus Kristus sepnajang zaman, kita harus tetap berjuang, terutama untuk 2014. Jika tidak kita, paling tidak kami, walau kecil sekalipun! Selamat menunggu hadiah Pemilu 2009.

I. Tujuan Pemilu

1.Pemilu bertujuan agar pemerintah lahir dari, oleh dan untuk rakyat dengan memilih wakil-wakilnya di DPR dan DPD serta Presiden/Wakil Presiden.

2.Melalui pemilu harapan-harapan rakyat disampaikan dan ditawarkan kepada calon-calon.

3.Pemilu yang terselenggara secara periodik memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai, mengevaluasi dan melakukan control terhadap perjalanan pemerintahan.

4.Pemilu bertujuan agar pemerintah berkuasa atas kehendak rakyat dan berdasarkan legitimasi rakyat.

Gereja dan Pemilu

Alkitab menunjuk pada pemilihan:

1.Yosua 3:12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.

2.Yosua 4:2 “Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku,

3.I Samuel 8:18 Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.”

4.Matius 27:15 Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak.

5.Kisah Para Rasul 1:24 Mereka semua berdoa dan berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,

6.Kisah Para Rasul 6:3 Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu,

Mengapa harus memilih:

1.Dari pemahaman Alkitab, tidak ada larangan untuk memilih. Alkitab justru menunjuk adanya pemilihan dalam kehidupan pelayanan gereja.

2.Kesediaan memilih mendorong tiap-tiap orang mencari saluran perwujudan harapan dan cita-cita.

3.Memilih menunjukkan adanya tanggungjawab terhadap perkembangan masyarakat, bangsa, Negara dan gereja.

4.Hasil pemilihan akan menentukan arah dan bentuk masyarakat, Bangsa dan Negara ke depan. Contoh: daerah-daerah yang menetapkan perda-perda syariah.

5. Prinsip etis : tiada rotan, carilah akar yang paling baik.

Langkah yang bertanggungjawab untuk memilih

Kenali partainya dengan:

1.Ideologi, Dasar dan Tujuannya

2.Informasi-informasi yang berkaitan dengan praktek politiknya dalam pembuatan Undang-Undang.

3. Melalui program, visi dan misinya

Kenali orang-orangnya dengan:

1.Melalui pengalaman hidup (track record) dan Biodata.

2.Melalui program, visi dan misinya.

Ikuti, amati dan evaluasi

1. Harus dilakukan pemantauan yang terus menerus atas perjalanan politik

2. Harus ada penilaian atas kinerja, terutama pemenuhan janji atau program

kerja.

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)mantan wakil ketua KPU tahun 2004, Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, pernah aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.

(http://www.sautfordpd.multiply.com)


ETIKA POLITIK

Maret 14, 2009

Etika

Etika merupakan pelajaran sistematis mengenai persoalan-persoalan yang paling utama dan terutama dari tindakan manusia (human conduct). Di dalamnya terkandung hal yang bersifat universal, – yang membedakannya dengan sopan santun yang kebanyakan bersifat lokal (misalnya cium tangan/sujud, dll.).

Ada 2 (dua) kata kunci yang perlu dan tidak dapat dilepaskan dalam upaya memahami etika., yakni karakter[2] dan kebiasaan[3]. Di dalam kedua kata itulah termaktub pelbagai pengertian dan perumusan mengenai etika. Jika pengertiannya lebih menekankan pada tingkah laku manusia maka akan dikatakan etika itu adalah pengetahuan mengenai perilaku : ethics is the science of behaviour (Emil Bruner: The Divine of Imperative, 1947, P. 83). Jika kecenderungannya pada nilai-nilai yang membentuk kepribadian (karakter), maka etika akan disebut sebagai ajaran menyangkut karakter manusia (doctrine of human character).

Tidak berbeda dengan pengertian di atas, Jongeneel, salah satu pakar Etika yang cukup dikenal di Indonesia, merumuskan bahwa etika adalah ajaran yang baik dan yang buruk dalam pikiran, perkataan dan perbuatan manusia dan masyarakat (Jongeneel: Hukum Kemerdekaan I, 1980. h. 10). Hal itu lebih diperluas lagi oleh pakar lain yang mengatakan bahwa bukan hanya soal baik dan buruk, tetapi menyangkut persoalan benar dan salah. Apa yang baik di dalam semua tindakan baik?, apa yang buruk di dalam semua tindakan yang salah dan jahat? apa yang benar dan apa yng membuat tindakan yang benar itu benar, apa yang salah dan apa yang membuat tindakan itu salah?, dan mengapa yang benar ditemukan dalam apa yang baik? (Niebuhr: Faith and Ethics, 1957. p.120).

Dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sudah tergambar muatan yang sesungguhnya dari etika itu. Namun belumlah cukup. Satu perkataan lain yang sangat akrab di telinga manusia masih diperlukan, yakni: moral[4]. Niebuhr dengan tandas mengatakan bahwa moral sangat memainkan peran dalam etika. Menurutnya keberadaan moral (moral existence) merupakan keberadaan pribadi (personal existence). Masih menurut Niebuhr, dasar dari sebuah keputusan moral adalah hati (reason of heart) dari orang yang sungguh-sungguh. Pengutamaan moral itu, bagi Niebuhr, adalah juga disebabkan pemahamannya bahwa tidak ada alat yang lebih besar bagi penyamarataan kehidupan yang membuat manusia setara (equal), kecuali moral. Dalam relasinya dengan keagamaan, Niebuhr juga melihat kerusakan moral berkaitan dengan dosa, yang dari dimensi religius dikatakannya sebagai pemberontakan terhadap Allah dan upaya untuk menduduki secara paksa tempat atau kedudukan Allah. Kerusakan moral karena dosa, dari dimensi sosial adalah ketidakadilan.

Kata absolutisasi, menjadi suatu pokok tersendiri untuk memasuki wilayah politik dari dimensi etika itu. Semua mengetahui dan mengakui bahwa tidak yang absolut di dunia ini. Satu yang tunggal, yakni Allah pencipta semesta itulah yang absolut. Jika kerusakan moral terjadi dan manusia mencoba dengan paksa untuk menduduki tempat (kedudukan) Allah, maka manusia membuat dirinya absolut, menjadi penafsir tunggal kebenaran atau hukum dan menjadi kebenaran dan hukum itu sendiri. Inilah yang disebut absolutisasi kebenarannya sendiri. Dan, di dalam proses manusia merebut paksa dan kemudian mempertahankan kedudukan yang dimiliki Allah itu, dimensi sosial akan menunjukkan kenyataan yang dipenuhi pelbagai ketidakadilan di segala bidang kehidupan.

Politik

Perkataan yang berasal dari kata Yunani, Po’lis diartikan kota (city). Dalam perkembangan berikutnya kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga dan tujuannya (William Ebenstein; Political Science, 1972. p.309). Dalam bentuk yang lebih operasional, politik merupakan pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat; suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan publik (Joice &William Mitchel; Political Analysis and Public Policy, 1969. p. 4).

Politik jelas akan berbicara tentang pengaturan menyangkut hajat hidup manusia, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan kelompok-kelompok di dalamnya. Dalam perspektif ini, kebutuhan mengenai peraturan, pengatur dan pelaksana (pemerintah) adalah sesuatu yang tidak tertolak. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pada tiap negara jelas membutuhkan dan sekaligus akan mengeluarkan pelbagai kebijakan publik sesuai dengan programnya. Berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan itu, muatan atau warna politik dari suatu pemerintahan akan terbaca.

Tidaklah salah jika dikatakan bahwa tiap kebijakan atau peraturan yang keluar dalam suatu negara, merupakan produk politik dari rezim yang sedang berkuasa. Di sinilah titik krusial dari politik itu. Sebab, subjektivitas tidaklah dengan sendirinya hilang, bahkan sering dapat mencuat manakala kekuasaan membesar pada seseorang atau sekelompok orang. Paling tidak, para penguasa akan mempengaruhi rumusan dan muatan dari suatu kebijakan publik atau peraturan yang keluar pada masa pemerintahannya, baik itu mengenai ekonomi, hukum, lingkungan hidup, pendidikan dlsbnya.

Dalam sejarahnya, sebagaimana asal kata itu, Yunani merupakan kiblat dari dari ilmu politik. Namun, sejarah juga tidak bisa mengabaikan konstribusi Yahudi dalam proses-proses politik itu sendiri. Gagasan-gagasan awal mengenai persaudaraan manusia (brotherhood of man) dan konsepsi tentang dunia yang satu (one world) sangat memberi inspirasi dalam lintas pemikiran politik. Banyak yang mengaitkan hal itu dengan lahirnya pemahaman monoteisme Alkitab, terutama Perjanjian Lama.

Dalam arus gagasan yang demikian, pemaknaan koinonia dari tri-tugas gereja, jelas memiliki kesejajaran dengan pengertian po’lis itu. Bedanya adalah fundamentalnya, antara persekutuan yang didasarkan keyakinan terhadap Yesus Kristus dan persekutuan yang diikat secara politis kebangsaan, kerajaan atau bentuk2 lain. Inti makna yang dapat dilihat adalah bahwa po’lis atau politik itu adalah penataan kehidupan sekelompok manusia ke arah yang mereka kehendaki. Sementara koinoia terhisab ke dalam pewujudan kehidupan yang dikehendaki Allah, bagi kesejahteraan dan sukacita segenap ciptaanNYA.

Etika Politik

Arena politik merupakan ruang yang sangat memungkinkan bagi pemberlakuan syalom Kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi terjadinya pemberontakan terhadap Allah. Status Absolut yang merupakan prerogatif Allah semata dan tidak terbagi terhadap siapapun , ternyata dalam sejarah bisa ditarik dan diambil paksa oleh manusia. Namun, selalu ada konsekuensi dari sikap pemberontakan itu, yang selalu merugikan pihak manusia, termasuk orang-orang yang saleh.

Kita dapat melihat kekerasan hati Fir’aun (absolutisasi) yang berujung pada pemberontakan. Kita tidak disodorkan Alkitab jumlah korban, baik fisik material maupun jiwa. Hitler dengan keyakinan Arianisme (absolutisasi) mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang, termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk juga diktator-diktator di negara-negara berkembang yang memakan anak-anak bangsanya. Sayangnya, Indonesia tidak sanggup membuktikan berapa banyak korban diktatorisme (absolutisasi) Soeharto melalui pengadilan.

Etika politik sesungguhnya berbicara pada tataran nilai tentang negara dan proses-proses yang manusiawi di dalamnya. Kesadaran tentang keberdosaan manusia dan kecenderungannya untuk menjadi ilah, membuka kesadaran perlunya batas-batas etis menyangkut proses dan perilaku politik dalam suatu negara. Karena itu politik tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, hanya sekadar diurus orang-orang tertentu atau diserahkan kepada para politisi semata.

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keluarnya suatu peraturan.Lembaga-lembaga yang ada itu dapat mendengar dan menyalurkan pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut.

Keterlibatan politik secara kritis (critical engagement) dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah pongah penguasa dan dengan itu batas-batas etis kekuasaan yang layak tetap terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan kontrol, jika dilakukan secara berkesinambungan dan terhormat, jelas akan membiasakan suatu bangsa atau negara hidup dalam keseimbangan yang terukur. Juga, pemerintah akan dididik untuk tunduk pada yang seharusnya.

Pendidikan politik suatu bangsa akan berjalan dengan baik di dalam dan melalui proses kesadaran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat untuk terus menerus membiasakan diri melakukan kritik dan kontrol terhadap proses politik yang sedang berjalan. Suatu bangsa atau negara, yang berjalan dalam situasi demikian, akan membiasakan dirinya terbuka dan siap melakukan perbaikan. Di samping itu, politik tidak akan menjadi suatu potret seram yang menakutkan, tetapi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kritik tidak akan dianggap sebagai ancaman, dan para pengritik tidak diperlakukan sebagai musuh.

Perubahan-perubahan yang dilakukan penguasa terhadap kebijkannya yang salah atas desakan masyarakat merupakan pendidikan politik yang paling baik. Dengan itu akan lahir kebiasaan-kebiasaan yang positip yang pada akhirnya akan berujung pada suatu karakter politik yang terbuka dan mau berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berjalan dalam pemerintahan itu, akan menjadi etika politik suatu bangsa.

Persfektif Alkitab

Usahakanlah kesejahteraan kota (baca: po’lis, politik)… dan berdoalah untuk kota (po’lis, politik) itu (Yeremia 29:7). Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2:1-2).

Gereja di utus ke dunia, ditugaskan ke dunia untuk menggenapkan firman Allah, memproklamasikan Injil Yesus Kristus (Mat. 28:19-20, Mark. 6:15, Luk. 4: 18-19) dan tidak diperintahkan untuk mencari surga. Dalam bahasa realita kontekstual saat ini, Gereja diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang busung lapar, berita pembebasan bagi para buruh, nelayan, petani yang dijerat (tawanan) para pemodal, pendidikan bagi orang-orang pinggiran yang tersisihkan (buta) dan orang-orang tergusur (ditindas).

Semua yang di atas adalah muatan dan realitas politik yang sesungguhnya dan tidak ada satupun yang dapat dilewatkan begitu saja. Lebih tandas lagi: mewujudkan Kerajaan Allah di dunia dalam naungan syalomNYA. Untuk mewujudkan hal itu, Gereja tidak mungkin melepaskan diri dari persoalan-persoalan politik. Apalagi cirri dari syalom itu adalah: kesejahteraan, keadilan, kejujuran, kebenaran dan ketertiban, bagi seluruh ciptaan (integrity of creation).

Etika Alkitab yang dapat merembes ke seluruh bidang dan sendi kehidupan, termasuk ke dalam arena poilitik adalah : kudus dan bertanggungjawab. Prinsi-prinsip inilah yang sesungguhnya masih sangat kurang di dalam arena politik di Indonesia. Itu sebabnya, semua orang bergama, berurusan terus dengan agama dan bahkan fanatik beragama, tetapi korupsinya merjalela. Saat Gereja menggebu dan simultan harus membangun etika politik bangsa.

politik-kristen-di-indonesia

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)

Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI,


Karikatur & Gambar Nabi Muhammad

November 23, 2008

Penodaan, pelecehan dan penghinaan terhadap kerukunan umat beragama kembali terjadi, munculnya gambar-gambar karikatur Nabi Muhammad dalam sebuah situs http://lapotuak.wordpress.com membuat geram umat Islam khususnya yang berada di Indonesia. Pihak pemerintah melalui DEPKOMINFO berusaha keras meminta pihak wordpress.com untuk memblokir situs tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan. Banyak bermunculan situs-situs sejenis merupakan suatu akibat kesalahpahaman dalam mengartikan kebebasan mengeluarkan pendapat, sehingga tidak lagi mengindahkan hal-hal etika dalam penulisan dan lebih cenderung memprokasi masyarakat untuk melakukan tindakan balasan dan bahkan berujung pada tindakan anarkis. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih hati-hati dalam menyikapi kasus tersebut karena dikhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menebarkan isu untuk mengadu domba antar pemeluk umat beragama di Indonesia. Dari alamat situs yang diketahui memang menjurus pada suatu kelompok etnis/suku tertentu.

Suatu yang sangat tabu dan haram bagi umat muslim untuk menampilkan sosok seorang Nabi baik dalam bentuk gambar, film maupun menampilkan sosok figur orang tertentu dengan seorang Nabi. Gambar-gambar tersebut bukan hanya menampilkan gambar Nabi Muhammad saja tapi juga menampilkan suatu adegan yang tidak pantas untuk dilihat mata juga tidak layak untuk diungkapkan dengan kata-kata.

Ada baiknya kita semua untuk saling mengerti dan memahami keyakinan dan privasi orang lain untuk memeluk suatu ajaran agama karena itu adalah hal yang sangat asasi. Mengapa sering kali kita terlalu mudah untuk mengeluarkan kata-kata bahkan sikap yang kurang bersahabat bagi pemeluk agama lain, sementara kita sendiri belum tentu mencerminkan sebagai contoh teladan bagi orang lain.

PERNYATAAN SIKAP

GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Jakarta Timur

  1. Mengecam keras pemuatan gambar karikatur Nabi Muhammad dalam situs http:lapotuak.wordpress.com maupun dalam situs-situs lain sejenis.
  2. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indinesia untuk memproses secara hukum pelaku dan pemilik situs http://lapotuak.wordpress.com karena dengan sengaja telah menebarkan kebencian dan memprovokasi kerukunan umat beragama di Indonesia.
  3. Meminta kepada DEPKOMINFO untuk menutup/memblokir situs-situs sejenis yang menghina umat agama tertentu, karena akan berdampak negatif terhadap kelangsungan kerukunan umat beragama di Indonesia.
  4. Meminta kepada seluruh lapisan masyarakat umum dalam hal ini para Tokoh, Pemuka Agama, dan seluruh umat beragama di Indonesia untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi kasus tersebut untuk tidak mudah terprovokasi dalam mengambil tidakan yang justru akan memperkeruh permasalahan.

Semoga peristiwa ini boleh menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua umat beragama yang hidup dalam satu atap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk saling menjaga dan menghormati kebebasan beragama.

Dewan Pimpinan Cabang

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Jakarta Timur.


RUU PORNOGRAFI

Oktober 30, 2008

Kontroversi RUU PORNOGRAFI

RUU PORNOGRAFI yang telah memasuki pembahasan akhir setelah mengalami proses panjang pembahasan selama 10 tahun di DPR kini telah memasuki proses akhir pengambilan keputusan (30 Oktober 2008). Adapun RUU tersebut banyak menuai protes dari banyak kalangan baik politisi, seniman, budayawan dan bahkan beberapa Provinsi yang menolak RUU APP mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia apabila RUU APP tersebut jadi diberlakukan atau paling tidak pemerintah harus memperhatikan aspirasi mereka dengan memberlakukan Bali sebagai Propinsi dengan Otonomi Khusus, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mendukung penolakan UU Pornografi. “Dari dulu masyarakat dan pemerintah Bali menolak UU pornografi,” kata Pastika usai sidang paripurna di gedung DPRD Bali, Jl Kusuma Atmaja Denpasar. Hanya saja Beliau meminta masyarakat Bali untuk bersama-sama mencoba memahami dan mempelajari isi UU Pornografi yang baru saja disahkan DPR RI dengan. Begitu banyak kontroversial yang ditimbulkan akibat pembahasan RUU tersebut semakin menambah coretan tinta hitam Negeri ini yang dikenal sebagai negara yang plural dengan hampir 17.000 pulau memanjang dari Sabang samapai Merauke dan lebih dari 300 ribu jenis budaya dan adat istiadat yang ada mewarnai wajah asli Negeri kita Nusantara yang damai dan permai.

Pada dasarnya RUU APP bukanlah suatu produk yang janggal & kontroversial, namun persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan RUU APP yang telah disahkan menjadi UU Anti Pornografi dan Porno Aksi tersebut kepada masyarakat dikemudian hari agar tidak menjadi anarkis dan bias terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia. Apakah UU ini sudah dikaji sedemikian dalamnya sehingga berani mengambil resiko yang bgitu besar mengancam kedaulatan negara kita. Sepertinya para pemimpin negara Indonesia telah mengambil langkah mundur dengan mensahkan RUU APP dengan sudah tidak mempertimbangkan dampak dikemudian hari. Tapi kalau kita mau kaji lebih dalam lagi sepertinya UU APP ini adalah sebagai produk komoditi politis para oknum-oknum yang bertingkah seolah-olah seperti nabi yang diutus Tuhan. bagaimana dengan kasus korupsi di Indonesia yang hampir tidak pernah tersentuh oleh masyarakat luas ? Penegakkan supremasi hukum sudah seperti bahan mainan yang biasa jadi tontonan masyarakat luas, sementara UU APP yang begitu banyak menuai protes karena kontroversial dan mempunyai agenda politik tersembunyi yang diusung didalamnya seperti sesuatu yang harus diperjuangkan sampai titik dsarah penghabisan.

Bagaimana dengan masyarakat Bali, Papua, Kalimantan dan masih banyak lagi suku-suku yang tinggal didaerah pedalaman yang dimana dalam adat istiadat mereka acap kali disalah tafsirkan oleh masyarakat luas sebagai suatu kebudayaan primitif yang harus djauhi bahkan dimusnahkan dari peradaban

8 Fraksi mendukung diberlakukannya RUU APP ini, sedangkan 2 fraksi lagi menolak dengan melakukan aksi walkout pada saat pengambilan keputusan dilaksanakan ( FPDI & FPDS). Menurut Cahyo Kumolo yang adalah Ketua Fraksi FPDI ada pelanggaran pada draft RUU APP terutama pada pasal 4 Menurut FPDIP, salah satu yang dilanggar adalah penjelasan pasal 4 tentang ‘persenggamaan yang menyimpang’. FPDIP menganggap hal itu bertentangan dengan keputusan Depkes dan WHO berkaitan dengan Diagnosis gangguan jiwa III, Selain itu, FPDIP juga menganggap ada pelanggaran substansi lainnya dengan menyeludupkan pengaturan pornoaksi dalam definisi pornografi (pasal 1). Peran masyarakat untuk mencegah pornografi juga dianggap melanggar substansi karena berpotensi menimbulkan anarkis (pasal 14).

Sudah sepantasnya bangsa kita mengubah pandangannya dengan tidak berpikir secara pragmatis, RUU APP sangat tidak layak disahkan, karena sesuatau yang bersifat hak asasi sangat tidak perlu diundangkan tetapi dibutuhkan kesadaran pribadi manusia itu sendiri. Karena penolakan RUU APP ini adalah tidak lepas dari agenda poltik tersembunyi yang di hembuskan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan golongan dan bukan karena makna dari pentingnya menjaga generasi muda Indonesia dari ancaman pornografi, tapi adanya keinginan untuk membawa Indonesia berkiblat pada suatu budaya yang justru sangat berbeda dengan budaya Indonesia.

Lalu bagaimana dengan Angkatan Muda Kristen Indonesia, apakah mendukung atau justru ikut menolak RUU Pornografi yang baru saja disahkan di DPR RI ?

KITAB PENGKHOTBAH

11:6 Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
11:7 Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata;
11:8 oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan.
11:9 Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan!
11:10 Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan.

12 : 1

Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kaukatakan: “Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya!”,

Berikut lampiran RUU APP yang telah disahkan menjadi UU APP di DPR RI.

Download : rancangan undang-undang pornografi.pdf