Gereja, Partai & Pemilu

Maret 14, 2009

Produk atau hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 akan segera kehilangan legimatisi, baik jajaran legislative (DPR), Presiden dan kabinetnya (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, semcam Senator di Amreika Serikat). Pada 9 April 2009, rakyat akan memilih yang baru (meskipun kebanyakan orang-orang itu juga) dan dengan itu memberi legitimasi atas kekuasan legislative dan eksekutif yang baru.

Tidak ada perubahan yang signifikan, baik dari segi substansial dan prinsip-prinsip Pemilu pada 2009 ini, kecuali penetapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu hal yang sangat bernuansa keadilan, yakni affirmative action atas perempuan. Keputusan MK tentang suara terbanyak itu jelas memiliki korelasi terhadap affimeatif action daan hingga saat ini masih memunculkan multi tafsir dan pro kontra. Namun, ditengah-tengah pertentangan itu, KPU mengambil sikap dan keputusan yang sangat genuine dengan karakteristik yang mencerminkan citaqrasa keadilan, dengan tetap mempertahankan affirmative action terhadap perempuan. Terlepas dari pelbagai kritik teknis ata KPU, sikapnya mempertahankan affirkmatif action atas perempuan itu menandakan dan menjajnjikan bahwa citra rasa keadilan masih bertumbuh bersama-sama obyektifitas kolektif bangsa.

Tentu semua warga Negara Indonesia pasti berdoa dan berharap agar Pemilu 200tidak saja berjalan lancer, tetapi menghasilkan para legislator, ekskutor dan senator yang memiliki nurani keadilan yang dilengkapi kecakapan, kecerdasan dan takut akan Tuhan.

Gereja dan Partai

tokoh-pimpinan-gereja

Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan di dalam kepercayaan itulah orang percaya menerima keselamatan, visi dan misi Alkitabiah, beroleh legitimasi Ilahi dalam pengutusannya ke tengah-ke tengah dunia. Visi sangat jelas: “supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2:10-11).Di dalam visi juga tercakup penerimaan dan kesediaan untuk diselamatkan, melalui totalitas ketaatan, fisik, pikiran, perasaan, hati, jiwa dan roh. Daqlam pemahaman itu, penegasan Yesus di doaNYA di Getsemani: supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku (Yoh 17:21), menjadi bagian dari visi Alkitab yang dikenakan kepada Gereja. Visi damai ekhatologis juga diberikan, ketika serigala tinggal dengan domba, macan tutul di samping kambing, anak lembu dan anka singa ang digiring anak kecil, anak kecil bermain dengan ular tedung dan tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya (lihat Yesaya 11:1-9).

Sangat jelas visi Alkitab yang diberikan kepada Gereja dalam penataan kehidupan yang holistik, seutuhnya, sepenuhnya dan seluruhnya. Relasi manusia, alam dan seluruh ciptaan berjalan dalam interaksi yang saling menghidupkan, menumbuhkan dan mensejahterakan. Suatu tatanan kehidupan yang diidealkan menjadi embanan bagi Gereja di setiap ruang dan waktu.

Untuk mencapai visi itu, Tuhan memberikan missi kepada Gereja: Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Mat. 28: 18-20). Dalam kerangka itulah dicanangkan Yesus untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, sama seperti Yesus yang satu di dalam Allah, untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-14).

Penyertaan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman menjadi satu pegangan pasti dalam menghadapi realitas dunia yang disadari memiliki kekuatan dan taringnya sendiri, sebagaimana dengan jelas dikatakan: “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.(Mat. 10:16). Pemahaman dasar mengenai hakikat gereja di dunia menjadi jelas. Gereja akan senantiasa bergulat dan bergumul, berjuang dan berjerih, bekerja keras dan waspada dan harus dipenuhi dengan kebijaksanaan dalam menghadapi taring-taring kekerasaan, kerakusan, ketamakan dan kejahatan yang akan senantiasa dihadapinya di dunia ini. Gereja tidak bias lari dan harus menghadapinya. Tidak cukup sekadar menghadapi, tetapi mengatasinya, agar menjadi takluk di hadapan Yesus Kristus dalam bingkai damai sejahtera yang holistic, sesuai visi di atas.

Gereja yang didasarkan pada Yesus Kristus, dalam realitasnya di dunia, pasti memiliki kaitan dengan partai. Gereka akan beresntuhan dengan partai pada ruang dan waktu yang sama. Partai-partai di suatu Negara memiliki ideology yang menjadi kerangka ideal. Sama seperti pemuridan, baptisan dan pengajaran yang menjadi missi Gereja, partai-partai juga melakukan proses-proses menjaring pengikut atau konstituennya.

Partai-partai di tiap Negara didirikan untuk tujuan-tujuan baik dari sudut pandang partai itu sendiri. Semuanya bermuara pada upaya menyejahterakan manusia dengan dan melalui cara pandang, program dan mekanisme yang dianut partai. Sama seperti gereja, partai-partai juga berkiprah dan berjuang di dunia ini. Hanya satu factor yang membedakannya: Gereja mencakup dimensi transenden menjadi alat dan wahana menuju sorga, kini dan nanti. Sementara itu, partai hanya berkepentingan dalam tata pengelolaan di dunia, kini dan di sini.

Pengaruh mempengaruhi pasti dan harus terjadi antara gereja dan partai, karena gereja di utus ke dunia dan partai itu berada di dunia. Pertentangan atau persesuaian akan senantiasa antara gereja dan partai adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Pertentangan itu harus menjadi kewajaran manakala visi dan misi gereja bertentangan dengan tujuan dan program suatu partai. Persesuaian juga harus menjadi hal yang biasa ketika visi dan misi gereja menjadi ideology dan program suatu partai. Di sini, pengertian independensi dan interdependensi menjadi kata kunci untuk menetapkan posisi dan sikap gereja terhadap partai.

Bila dikaji di Indonesia, sejak dulu, partai-partai di Indonesia, bahkan di dunia ini, terbagi dalam dua arus utama, yakni partai yang berazaskan agama dan partai yang berangkat dari paham materialisme. Paham materialisme itu kemudian memecah diri lagi dalam pelagai ideology, baik yang berazaskan komunisme, sosialisme, kapitalisme dan termasuk dekomratisme. Hanya saja di Indonesia, batas-batas ideology itu, meski sangat jelas dan kuat dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya sangat kabur. Kita dapat melihat realitas itu pada tiap pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai yang sesungguhnya berada pada dua titik kutub paling ujung yang berbeda, ternyata dapat bekerjasama. Bahkan partai-partai yang pecah, bisa menyatu dalam kerjasama dalam pemilihan Pilkada itu. Kita dapat melihat Plikada di Papua, PDS dan PKS ternyata bisa mencalonkan Gubernur dan Wagub secara bersama dan bekerjasama. Demikian juga PNBK dengan PDIP, atau Golkar dengan PKPI. Dengan itu, kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa di Indonesia sesungguhnya tidak ada partai yang memegang ideologinya secara kaku, ketat dan karenanya tidak bisa dikatakan bersifat doktrinal.

Dalam realitas yang demikian, agama-agama, termasuk gereja dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan suatu penetrasi pengaruh terhadap partai-partai di Indonesia bagi perwujudan visi damai sejahtera. Sebab, semua partai terbuka untuk bekerjasama dan melakukan kompromi. Tetapi pada sisi lain, sangat kesulitan untuk melatenkan pengaruh maupun penetrasi, karena pegangan ideologinya sangat rentan dan malah inkonsisten. Dari perspektif Alkitab, hal inilah yang harus sungguh-sungguh membuat gereja untuk memahami dan sekaligus memberi pemaknaan tentang garam dan terang, tulus dan cerdik. Dan, sekali lagi tidak boleh berdiam, membiarkan atau lari dari panggilan Kristus padanya.

Pemilu di mata Gereja

Pemilu merupakan salah satu standard minimal dalam suatu Negara yang menganut demokrasi. Bangsa-bangsa di dunia, hamper semua meyakini bahwa demokrasi adalah jalan sekaligus tujuan antara yang terbaik. Dalam konteks itu, Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memasukkan Pemilu sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. PBB menyatakan:

1. “Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives”.

2. “Everyone has the right to equal access to public service in his country””The will of people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”.

Demikian juga Konperensi Persatuan Antar-Parlmen, yang terselenggara di Paris pada 26 Maret 1994, – dengan tetap mengacu pada Deklarasi Umum Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),- secara aklamasi menetapkan Pernyataan tentang kriteria Pemilu yang bebas dan adil. Pokok-pokok utama dari pernyataan mencakup: Hak bersuara dan memilih; Pencalonan; Hak dan tanggungjawab Partai; Kampanye dan; Hak dan tanggungjawab negara.

Di Indonesia, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Penjabaran amanat konstitusi tersebut dirumuskan dalam konsideran UU nomor 22 tahun 2007 (Menimbang butir a), yang menegaskan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Dalam memasuki Pemilu 2009 yang sudah di depan mata, gereja-gereja agaknya perlu sedikit untuk melihat hasil politik dari Pemilu 2004:

1.Ada satu partai yang berbasis Kristen dengan jumlah 14 kursi di DPR

2.Lk. 70 orang yang beragama Kristen menjadi anggota DPR RI dan ratusan anggota DPRD Prov dan Kab/kota.

3. Hasil politiknya adalah 174 Perda bernuansa syariah di 22 provinsi, dan di satu daerah Kalsel, sedang diproses untuk mengubah hari libur dari hari minggu menjadi hari Jumat dan hal yang agak mirip juga dilaksanakan di daerah Sumatera Barat. Inilah hadiah politik bagi gereja-gereja dan umatnya sebagai produk politik bangsa, hasil Pemilu 2004.

Pemilu 2009 dalam prediksi penulis jelas akan lebih parah, sebab gereja-gereja tidak pernah sadar untuk melihat visi dan missi Tuhannya. Gereja-gereja melalui para imammnya tidak berbeda dengan kaum awam, karena larut untuk memanfaatkan momentum politik tersebut untuk mengeruk dana bagi pembangunan gedung atau program-program yang tertunda atau dibuat mendadak. Sangat sedikit gereja yang melakukan proses-proses sadar politik dan sadar pemilu.

Jakarta sebagai barometer kesadaran politik, tidak menjadi driving force (pendorong yang kuat) bagi gereja-gereja untuk menyadarkan umatnya. Kasus yang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan lobang yang teramat menganga bagi gereja dalam hubungannya dengan Pemilu terjadi di Jakarta Timur. Daerah yang penduduknya paling banyak di Jakarta dan wilayah terluas, memiliki pemilih tetap yang sah untuk mimilih, lebih dari 1,5 juta. Namun, dari daftar pemilih tetap yang tidak bisa lagi diubah dalam Pemilu 2009, jumlah keseluruhan orang Batak dari seluruh puak dan agama, hanya mencapai 15 ribu. Dapat kita bayangkan dan prediksi untuk pemilih warga gereja ansich. Hal itu bisa menjadi satu titik tolak prediksi untuk menghitung jumlah warga gereja seluruh Jakarta Timur. Jumlahnya pasti tidak bisa dipastikan dan lembaga mana yang bertanggungjawab atas hal itu, pasti kita lebih tidak tahu.

Pahitnya, keadaan itu tidak bisa diubah lagi. Daftar Pemilih tetap sudah dikeluarkan dan menjadi acuan hukum. Upaya sekelompok orang, terutama kaum mudanya, untuk mengajak para pemimpin gereja (termasuk penulis), untuk melakukan evaluasi, sama sekali tidak pernah dipedulikan, meskipun sudah berteriak. Lalu, bagiamana korelasinya dengan realitas politik di Indonesia pada tahun 2009, pasti ada! Kado syariah sudah tiba di dalam pagar gereja!!! Sungguh, rasanya sakit sekali. Tetapi namanya orang beriman dan senantiasa dalam penyertaan Yesus Kristus sepnajang zaman, kita harus tetap berjuang, terutama untuk 2014. Jika tidak kita, paling tidak kami, walau kecil sekalipun! Selamat menunggu hadiah Pemilu 2009.

I. Tujuan Pemilu

1.Pemilu bertujuan agar pemerintah lahir dari, oleh dan untuk rakyat dengan memilih wakil-wakilnya di DPR dan DPD serta Presiden/Wakil Presiden.

2.Melalui pemilu harapan-harapan rakyat disampaikan dan ditawarkan kepada calon-calon.

3.Pemilu yang terselenggara secara periodik memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai, mengevaluasi dan melakukan control terhadap perjalanan pemerintahan.

4.Pemilu bertujuan agar pemerintah berkuasa atas kehendak rakyat dan berdasarkan legitimasi rakyat.

Gereja dan Pemilu

Alkitab menunjuk pada pemilihan:

1.Yosua 3:12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.

2.Yosua 4:2 “Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku,

3.I Samuel 8:18 Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.”

4.Matius 27:15 Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak.

5.Kisah Para Rasul 1:24 Mereka semua berdoa dan berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,

6.Kisah Para Rasul 6:3 Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu,

Mengapa harus memilih:

1.Dari pemahaman Alkitab, tidak ada larangan untuk memilih. Alkitab justru menunjuk adanya pemilihan dalam kehidupan pelayanan gereja.

2.Kesediaan memilih mendorong tiap-tiap orang mencari saluran perwujudan harapan dan cita-cita.

3.Memilih menunjukkan adanya tanggungjawab terhadap perkembangan masyarakat, bangsa, Negara dan gereja.

4.Hasil pemilihan akan menentukan arah dan bentuk masyarakat, Bangsa dan Negara ke depan. Contoh: daerah-daerah yang menetapkan perda-perda syariah.

5. Prinsip etis : tiada rotan, carilah akar yang paling baik.

Langkah yang bertanggungjawab untuk memilih

Kenali partainya dengan:

1.Ideologi, Dasar dan Tujuannya

2.Informasi-informasi yang berkaitan dengan praktek politiknya dalam pembuatan Undang-Undang.

3. Melalui program, visi dan misinya

Kenali orang-orangnya dengan:

1.Melalui pengalaman hidup (track record) dan Biodata.

2.Melalui program, visi dan misinya.

Ikuti, amati dan evaluasi

1. Harus dilakukan pemantauan yang terus menerus atas perjalanan politik

2. Harus ada penilaian atas kinerja, terutama pemenuhan janji atau program

kerja.

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)mantan wakil ketua KPU tahun 2004, Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, pernah aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.

(http://www.sautfordpd.multiply.com)


ETIKA POLITIK

Maret 14, 2009

Etika

Etika merupakan pelajaran sistematis mengenai persoalan-persoalan yang paling utama dan terutama dari tindakan manusia (human conduct). Di dalamnya terkandung hal yang bersifat universal, – yang membedakannya dengan sopan santun yang kebanyakan bersifat lokal (misalnya cium tangan/sujud, dll.).

Ada 2 (dua) kata kunci yang perlu dan tidak dapat dilepaskan dalam upaya memahami etika., yakni karakter[2] dan kebiasaan[3]. Di dalam kedua kata itulah termaktub pelbagai pengertian dan perumusan mengenai etika. Jika pengertiannya lebih menekankan pada tingkah laku manusia maka akan dikatakan etika itu adalah pengetahuan mengenai perilaku : ethics is the science of behaviour (Emil Bruner: The Divine of Imperative, 1947, P. 83). Jika kecenderungannya pada nilai-nilai yang membentuk kepribadian (karakter), maka etika akan disebut sebagai ajaran menyangkut karakter manusia (doctrine of human character).

Tidak berbeda dengan pengertian di atas, Jongeneel, salah satu pakar Etika yang cukup dikenal di Indonesia, merumuskan bahwa etika adalah ajaran yang baik dan yang buruk dalam pikiran, perkataan dan perbuatan manusia dan masyarakat (Jongeneel: Hukum Kemerdekaan I, 1980. h. 10). Hal itu lebih diperluas lagi oleh pakar lain yang mengatakan bahwa bukan hanya soal baik dan buruk, tetapi menyangkut persoalan benar dan salah. Apa yang baik di dalam semua tindakan baik?, apa yang buruk di dalam semua tindakan yang salah dan jahat? apa yang benar dan apa yng membuat tindakan yang benar itu benar, apa yang salah dan apa yang membuat tindakan itu salah?, dan mengapa yang benar ditemukan dalam apa yang baik? (Niebuhr: Faith and Ethics, 1957. p.120).

Dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sudah tergambar muatan yang sesungguhnya dari etika itu. Namun belumlah cukup. Satu perkataan lain yang sangat akrab di telinga manusia masih diperlukan, yakni: moral[4]. Niebuhr dengan tandas mengatakan bahwa moral sangat memainkan peran dalam etika. Menurutnya keberadaan moral (moral existence) merupakan keberadaan pribadi (personal existence). Masih menurut Niebuhr, dasar dari sebuah keputusan moral adalah hati (reason of heart) dari orang yang sungguh-sungguh. Pengutamaan moral itu, bagi Niebuhr, adalah juga disebabkan pemahamannya bahwa tidak ada alat yang lebih besar bagi penyamarataan kehidupan yang membuat manusia setara (equal), kecuali moral. Dalam relasinya dengan keagamaan, Niebuhr juga melihat kerusakan moral berkaitan dengan dosa, yang dari dimensi religius dikatakannya sebagai pemberontakan terhadap Allah dan upaya untuk menduduki secara paksa tempat atau kedudukan Allah. Kerusakan moral karena dosa, dari dimensi sosial adalah ketidakadilan.

Kata absolutisasi, menjadi suatu pokok tersendiri untuk memasuki wilayah politik dari dimensi etika itu. Semua mengetahui dan mengakui bahwa tidak yang absolut di dunia ini. Satu yang tunggal, yakni Allah pencipta semesta itulah yang absolut. Jika kerusakan moral terjadi dan manusia mencoba dengan paksa untuk menduduki tempat (kedudukan) Allah, maka manusia membuat dirinya absolut, menjadi penafsir tunggal kebenaran atau hukum dan menjadi kebenaran dan hukum itu sendiri. Inilah yang disebut absolutisasi kebenarannya sendiri. Dan, di dalam proses manusia merebut paksa dan kemudian mempertahankan kedudukan yang dimiliki Allah itu, dimensi sosial akan menunjukkan kenyataan yang dipenuhi pelbagai ketidakadilan di segala bidang kehidupan.

Politik

Perkataan yang berasal dari kata Yunani, Po’lis diartikan kota (city). Dalam perkembangan berikutnya kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga dan tujuannya (William Ebenstein; Political Science, 1972. p.309). Dalam bentuk yang lebih operasional, politik merupakan pembuatan keputusan yang dilakukan masyarakat; suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan publik (Joice &William Mitchel; Political Analysis and Public Policy, 1969. p. 4).

Politik jelas akan berbicara tentang pengaturan menyangkut hajat hidup manusia, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan kelompok-kelompok di dalamnya. Dalam perspektif ini, kebutuhan mengenai peraturan, pengatur dan pelaksana (pemerintah) adalah sesuatu yang tidak tertolak. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pada tiap negara jelas membutuhkan dan sekaligus akan mengeluarkan pelbagai kebijakan publik sesuai dengan programnya. Berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan itu, muatan atau warna politik dari suatu pemerintahan akan terbaca.

Tidaklah salah jika dikatakan bahwa tiap kebijakan atau peraturan yang keluar dalam suatu negara, merupakan produk politik dari rezim yang sedang berkuasa. Di sinilah titik krusial dari politik itu. Sebab, subjektivitas tidaklah dengan sendirinya hilang, bahkan sering dapat mencuat manakala kekuasaan membesar pada seseorang atau sekelompok orang. Paling tidak, para penguasa akan mempengaruhi rumusan dan muatan dari suatu kebijakan publik atau peraturan yang keluar pada masa pemerintahannya, baik itu mengenai ekonomi, hukum, lingkungan hidup, pendidikan dlsbnya.

Dalam sejarahnya, sebagaimana asal kata itu, Yunani merupakan kiblat dari dari ilmu politik. Namun, sejarah juga tidak bisa mengabaikan konstribusi Yahudi dalam proses-proses politik itu sendiri. Gagasan-gagasan awal mengenai persaudaraan manusia (brotherhood of man) dan konsepsi tentang dunia yang satu (one world) sangat memberi inspirasi dalam lintas pemikiran politik. Banyak yang mengaitkan hal itu dengan lahirnya pemahaman monoteisme Alkitab, terutama Perjanjian Lama.

Dalam arus gagasan yang demikian, pemaknaan koinonia dari tri-tugas gereja, jelas memiliki kesejajaran dengan pengertian po’lis itu. Bedanya adalah fundamentalnya, antara persekutuan yang didasarkan keyakinan terhadap Yesus Kristus dan persekutuan yang diikat secara politis kebangsaan, kerajaan atau bentuk2 lain. Inti makna yang dapat dilihat adalah bahwa po’lis atau politik itu adalah penataan kehidupan sekelompok manusia ke arah yang mereka kehendaki. Sementara koinoia terhisab ke dalam pewujudan kehidupan yang dikehendaki Allah, bagi kesejahteraan dan sukacita segenap ciptaanNYA.

Etika Politik

Arena politik merupakan ruang yang sangat memungkinkan bagi pemberlakuan syalom Kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi terjadinya pemberontakan terhadap Allah. Status Absolut yang merupakan prerogatif Allah semata dan tidak terbagi terhadap siapapun , ternyata dalam sejarah bisa ditarik dan diambil paksa oleh manusia. Namun, selalu ada konsekuensi dari sikap pemberontakan itu, yang selalu merugikan pihak manusia, termasuk orang-orang yang saleh.

Kita dapat melihat kekerasan hati Fir’aun (absolutisasi) yang berujung pada pemberontakan. Kita tidak disodorkan Alkitab jumlah korban, baik fisik material maupun jiwa. Hitler dengan keyakinan Arianisme (absolutisasi) mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang, termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk juga diktator-diktator di negara-negara berkembang yang memakan anak-anak bangsanya. Sayangnya, Indonesia tidak sanggup membuktikan berapa banyak korban diktatorisme (absolutisasi) Soeharto melalui pengadilan.

Etika politik sesungguhnya berbicara pada tataran nilai tentang negara dan proses-proses yang manusiawi di dalamnya. Kesadaran tentang keberdosaan manusia dan kecenderungannya untuk menjadi ilah, membuka kesadaran perlunya batas-batas etis menyangkut proses dan perilaku politik dalam suatu negara. Karena itu politik tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, hanya sekadar diurus orang-orang tertentu atau diserahkan kepada para politisi semata.

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan publik atau keluarnya suatu peraturan.Lembaga-lembaga yang ada itu dapat mendengar dan menyalurkan pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut.

Keterlibatan politik secara kritis (critical engagement) dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah pongah penguasa dan dengan itu batas-batas etis kekuasaan yang layak tetap terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan kontrol, jika dilakukan secara berkesinambungan dan terhormat, jelas akan membiasakan suatu bangsa atau negara hidup dalam keseimbangan yang terukur. Juga, pemerintah akan dididik untuk tunduk pada yang seharusnya.

Pendidikan politik suatu bangsa akan berjalan dengan baik di dalam dan melalui proses kesadaran kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat untuk terus menerus membiasakan diri melakukan kritik dan kontrol terhadap proses politik yang sedang berjalan. Suatu bangsa atau negara, yang berjalan dalam situasi demikian, akan membiasakan dirinya terbuka dan siap melakukan perbaikan. Di samping itu, politik tidak akan menjadi suatu potret seram yang menakutkan, tetapi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kritik tidak akan dianggap sebagai ancaman, dan para pengritik tidak diperlakukan sebagai musuh.

Perubahan-perubahan yang dilakukan penguasa terhadap kebijkannya yang salah atas desakan masyarakat merupakan pendidikan politik yang paling baik. Dengan itu akan lahir kebiasaan-kebiasaan yang positip yang pada akhirnya akan berujung pada suatu karakter politik yang terbuka dan mau berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berjalan dalam pemerintahan itu, akan menjadi etika politik suatu bangsa.

Persfektif Alkitab

Usahakanlah kesejahteraan kota (baca: po’lis, politik)… dan berdoalah untuk kota (po’lis, politik) itu (Yeremia 29:7). Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim 2:1-2).

Gereja di utus ke dunia, ditugaskan ke dunia untuk menggenapkan firman Allah, memproklamasikan Injil Yesus Kristus (Mat. 28:19-20, Mark. 6:15, Luk. 4: 18-19) dan tidak diperintahkan untuk mencari surga. Dalam bahasa realita kontekstual saat ini, Gereja diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang busung lapar, berita pembebasan bagi para buruh, nelayan, petani yang dijerat (tawanan) para pemodal, pendidikan bagi orang-orang pinggiran yang tersisihkan (buta) dan orang-orang tergusur (ditindas).

Semua yang di atas adalah muatan dan realitas politik yang sesungguhnya dan tidak ada satupun yang dapat dilewatkan begitu saja. Lebih tandas lagi: mewujudkan Kerajaan Allah di dunia dalam naungan syalomNYA. Untuk mewujudkan hal itu, Gereja tidak mungkin melepaskan diri dari persoalan-persoalan politik. Apalagi cirri dari syalom itu adalah: kesejahteraan, keadilan, kejujuran, kebenaran dan ketertiban, bagi seluruh ciptaan (integrity of creation).

Etika Alkitab yang dapat merembes ke seluruh bidang dan sendi kehidupan, termasuk ke dalam arena poilitik adalah : kudus dan bertanggungjawab. Prinsi-prinsip inilah yang sesungguhnya masih sangat kurang di dalam arena politik di Indonesia. Itu sebabnya, semua orang bergama, berurusan terus dengan agama dan bahkan fanatik beragama, tetapi korupsinya merjalela. Saat Gereja menggebu dan simultan harus membangun etika politik bangsa.

politik-kristen-di-indonesia

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)

Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI,