KONTROVERSI PILKADA JATIM


Perbedaan hasil perhitungan akhir pilkada JATIM semakin menambah kesan buruknya kinerja KPUD yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di setiap propinsi yang ada di Indonesia. Menurut hasil penghitungan cepat yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa perolehan suara pasangan Ka-Ji (50,44 persen) tidak berbeda signifikan dengan perolehan suara pasangan Kar-Sa (49,56 persen). Perbedaan di dalam margin of error lebih kurang 2% menurut LSI, sedangkan Versi Lembaga Survei Nasional (LSN) Ka-Ji unggul dengan 50,71 %, dan pasangan Kar-Sa meraih 49,29 % suara.

Namun hasil perhitungan suara versi KPUD JATIM menyatakan kemenangan berada di pihak pasangan Kar-Sa dengan memperoleh 7.729.944 suara, sedangkan pasangan Ka-JI memperolah 7.669.721 suara dengan perbedaan sebesar 60.223 suara atau 0,4% dari total seluruh surat suara yang sah 15.399.665. Hasil rekapitulasi ini secara otomatis mengugurkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan dua lembaga survey (LSI, LSN) yang sebelumnya memberikan kemenangan terhadap pasangan Ka-Ji. Hal ini membuat kubu Ka-Ji menolak untuk menandatangani hasil KPUD JATIM dan menyatakan akan mengajukan gugatan hukum.

Bagaimana sikap pemerintah dengan semakin banyaknya lembaga yang melakukan perhitungan cepat di beberapa ajang PILKADA yang sering sekali ditenggarai sebagai pemicu konflik horizontal dibeberapa daerah akibat kesalahan dalam melakukan perhitungan dan seolah-olah tidak menghargai kinerja KPUD yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara PILKADA. Salah satu contoh kasus yang sangat mencolok adalah hasil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survey tersebut di Maluku yang sampai sekarang masih dilanda konflik antar dua pendukung CAGUB & CAWAGUB setempat.

Sudah sepantasnya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melarang praktek perhitungan cepat dalam ajang PILKADA dan PEMILU ? Karena hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat yang kita ketahui bahwa sampai sekarang kedewasaan berpolitik di Indonesia masih sangat minim sekali. Sehingga sering sekali masyarakat dibuat bingung dan takut dengan perbedaan hasil perhitungan yang dikeluarkan baik oleh lembaga-lembaga Independent tersebut dengan KPUD.

3 Balasan ke KONTROVERSI PILKADA JATIM

  1. pengamat mengatakan:

    sulit bagi sby untuk melarang hitung cepat mengingat dulunya dia menggunakan cara ini untuk menggiring opini publik dalam 2 pemilu sebelumnya…….lol

  2. Jeff mengatakan:

    smua pemimpin di negara ini ga ada yg bener…….

  3. lintasmarketing mengatakan:

    Artikel-artikel di blog ini bagus-bagus. Coba lebih dipopulerkan lagi di Lintasberita.com akan lebih berguna buat pembaca di seluruh tanah air. Dan kami juga telah memiliki plugin untuk WordPress dengan installasi mudah.
    Kami berharap bisa meningkatkan kerjasama dengan memasangkan WIDGET Lintas Berita di website Anda sehingga akan lebih mudah mempopulerkan artikel Anda untuk seluruh pembaca di seluruh nusantara dan menambah incoming traffic di website Anda. Salam!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: