TOLAK SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 5 MENTERI


Ini adalah 1 kebijakan yang sangat merugikan bagi umat Kristiani. Karena kebijakan yang dibuat pemerintah ini adalah buntut dari ketidakbecusan rezim yang berkuasa dalam memimpin negara ini. Suatu keteledoran yang sangat tidak bisa diterima akal sehat kita. Kegagalan pemerintah beserta kabinetnya harus ditanggung oleh masyarakat yang sudah sangat dikecawakan dengan kenaikan harga BBM, lalu sekarang memberlakukan SKB 5 Menteri yang jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Taurat Tuhan ke-4 “INGAT DAN KUDUSKANLAH HARI SABAT”.

Letak kesalahannya adalah akibat lemahnya kinerja kabinet Indonesia Bersatu yang tidak memiliki konsep kerja yang baik dan benar sehingga menyebabkan negara ini layaknya sepeti kapal yng diombang-ambingkan ombak dialutan lepas, tidak tau arah dan kemana. Pemerintah acap la;i membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Belum lama ini kita harus merasakan pahitnya dampak kenaikan harga minyak dunia, pemerintahan SBY & JK bersikap reaktif bahakn over reaktif dengan menaikan harga BBM bersubsidi untuk masyarkat kecil. Banyak sektor perdangangan yang mengalami kebuntuan dalam bidang usahanya, bahkan tidak sedikita yang gulung tikar akibat melonjaknya biaya operasional sedangkan daya beli masyarakat menurun tajam.

Akibat situasi yang semakin tidak jelas ini pemerintah kembali membuat kebijakan yang sangat tidak populis di masyarakat, dengan memberlakukan SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 5 MENTERI yang didalam materi SKB tersebut salah satu pointnya dengan jelas memberlakukan pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu. Banyak masyarakat menilai kebijaknan ini adalah suatu bentuk pembunuhan karakter model baru yang dibuat oleh pemerintah akibat ketibecusan kabinet yang tidak memiliki konsep jelas dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Seperti kita ketahui hari sabtu dan minggu adalah hari dimana para orang tua menghabiskan waktunya bersama keluarga setelah selama sekian hari mereka bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Di sisi lain hari minggu adalah dimana hari khusus umat Kristiani untuk menjalankan aktivitas ibadahnya. Bagi kita yang beragama Nasrani sudah barang tentu sangat keberatan dengan pemberlakuan SKB ini, karena akan menghambat aktivitas ibadahnya.

Jika kita teliti kembali awal penciptaan dunia (Kitab Kejadian) disana di jelaskan bahwa ALLAH bekerja selama 6 hari meyelesaikan seluruh aktivitasnya dalam penciptaan dunia.

Oleh karena itu TUHAN pun mengkhususkan hari ke tujuh sebagai hari peristirahatan atau yang biasa kita kenal sebagai hari “SABAT”. Dan ke khusus’an hari sabat ini pun TUHAN ingatkan kembali pada suatu HUKUM TAURAT yang diwahyukan kepada Musa hamba-NYA itu.

Lalu apa sikap kita ?

Sebagai umat TUHAN sudah suatu kewajiban yang tidak bisa di tawar-tawar lagi bahwa kita harus datang beribadah kepadanya setelah selama 6 hari bekerja khusus untuk membawa persembahan dan pujian syukur kepada TUHAN ALLAH kita YESUS KRISTUS pada hari tersebut.

Maka dengan tegas mari kita katakan kepada pemerintahan yang telah gagal dalam melaksanakan mandat & kepercayaan rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia ini bahwa kita adalah UMAT PILIHAN TUHAN ” MENOLAK SKB 5 Menteri “

Berikut lampiran SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 5 MENTERI tersebut :

Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang:
Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali

Pasal
Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa-Bali bertujuan:
a. Mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT PLN dengan kebutuhan listrik sektor industri.
b. Menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik

Pasal 2
a. Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu.
b. Penentuan perusahaan industri dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan untuk setiap klaster/daerah industri oleh Bupati/walikota berdasarkan usulan PT PLN setempat.
c. Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 harus mencapai 10% dari beban puncak pada klaster/daerah industri tersebut.
d. Bupati/walikota wajib mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2008.

Pasal 3
a. Bupati/walikota melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pasal 2.
b. Bupati/walikota setiap tiga bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara BUMN.

Pasal 4
Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi:
a. 24 jam sehari selama 7 hari dalam 1 minggu atau
b. 7 hari dalam 1 minggu

Pasal 5
PT PLN wajib menjaga stabilitas dan ketersedian pasokan listrik untuk sektor industri.

Pasal 6
1. Menteri Perindustrian bertugas:
a. Mengkoordinasikan melalui kerjasama antar lain dengan KADIN mengenai penanganan dan pembinaan program penghematan energi pada sektor industri dan,
b. Monitoring pelaksanaan pengalihan waktu kerja di sektor industri.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan pasokan dan kebutuhan listrik disetiap daerah dan,
b. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PT PLN dalam menjamin stabilitas dan kepastian pasokan listrik.
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengaturan pengalihan waktu kerja kepada pengusaha/organisasi pengusaha dan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh.
4. Menteri Dalam Negeri bertugas mengkoordinasikan Bupati/walikota dalam melaksanakan dan monitoring pengalihan waktu kerja disektor industri.
5. Menteri Negara BUMN bertugas:
a. Mengawasi PT PLN dalam rangka melaksanakan kewajiban pengalihan waktu kerja dan
b. Mendorong perusahaan industri di lingkungan Kementerian Negara BUMN untuk melaksanakan pengalihan waktu kerja.

Pasal 7
PT PLN diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan bersama.

Pasal 8
Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2008.

Segala sesuatu hendaklah kita pikirkan bersama dengan penuh hikmat dan hati yang bijaksana, apakah ini salah satu cara iblis untuk menggoda iman percaya kita terhadap otoritas Tuhan Yesus Kristus ataukah ini suatu cobaan yang memang sudah menjadi bagian dari pergumulan hidup IMAN ORANG PERCAYA ? Atau memang kebijakan ini semua bermuatan politis atau karena memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat urgent pelaksanaannya ?

” TETAPLAH BERDOA, SEBAB MUSUH MU SI IBLIS BERJALAN BERKELILING MENGAUM-AUM SEPERTI SINGA TUA OMPONG YANG KELAPARAN, YANG MENCARI MANGSANYA UNTUK DI TELAN ”

ORA ET LABORA,

GBU..

2 Balasan ke TOLAK SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 5 MENTERI

  1. Tulus Muara mengatakan:

    Shalom,
    Terima kasih Vincent atas masukan dan pendapat yang diberikan dalam artikel ini.
    Sebenarnya admin dalam menampilkan tulisan ini bukan bermaksud untuk membawa persoalan ini dalam bentuk bendera agama atau golongan tertentu. Karena sebelum SK ini diberlakukan sudah menuai banyak pro dan kontra baik dari pihak Rohaniawan, karyawan, maupun para pengusaha yang terkena akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

    Tujuan penulisan artikel ini adalah tidak lebih sebagai satu dari sekian banyak contoh kasus yang banyak dijumpai di masyarakat, baik yang besinggungan lansung maupun dengan iman percaya seseorang atau pun tidak. Tapi besar harapan admin dalam menampilkan artikel ini adalah sebagai bahan pembelajaran untuk kita bisa lebih peka dan teliti dalam menilai suatu permasalahan. Karena isu agama adalah suatu isu populis dan isu central yang sangat rentan dan acap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Demikianlah juga harapan dari kami supaya setiap yang membaca artikel ini untuk lebih bijaksana dalam menyikapinya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas comment yang saudara Vincent berikan, dengan demikian setiap orang yang membaca artikel ini akan lebih paham dan mengerti apa maksud dan tujuan artikel ini ditampilkan.

    ORA ET LABORA,

    GBU..

  2. vincent mengatakan:

    kerugian bukan hanya untuk umat nasrani, tetapi semua umat beragama.

    Oleh karena itu, menurut saya(maaf -hanya pendapat), ada baiknya ditanggapi dengan memberikan masukan-masukan pada pemerintah-instansi2 terkait mengenai solusi krisis listrik.

    Bila ditanggapi dengan sesuatu yang membawa bendera agama, biasanya akan menimbulkan pro dan kontra. Bila ada reaksi pro dan kontra, selanjutnya fokus masyarakat dan aparat/pejabat semakin melebar dan keputusan serta dinamika-nya tidak lagi bisa sesuai dengan harapan kita/tidak menhasilkan solusi yang seharusnya.

    Saya melihat, GAMKI bisa berperan strategis bila mendorong umatnya mendoakan pejabat berwenang, mendorong diskusi yang menghasilkan studi&solusi untuk kebijakan pemerintah yang seharusnya, dll, tanpa membawa bendera agama, tanpa menuding siapapun, dan membawa pesan- nilai-nilai sosial yang universal/kemanusiaan.

    Kita semua(warga negara indonesia, setiap suku, golongan, agama, tanpa terkecuali) berkewajiban untuk saling membantu, dan bekerjasama mencari solusi untuk bangsa ini.

    Salam,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: