LMMT, SOLUSI POLITIK UNTUK PEMEKARAN PROPINSI TAPANULI

Januari 19, 2010

Tak terasa, sudah 1 tahun ini kericuhan pemekaran Propinsi Tapanuli berlalu. Dan masa cooling down untuk Pemekaran Propinsi Tapanuli bisa saja ending pada 2010 ini, dengan asumsi bahwa tak ada yg permanen di planet bumi ini kecuali perubahan itu sendiri.

Pemekaran Propinsi Tapanuli kini telah menjadi milik generasi muda Tapanuli. Aksi pemekaran yg berujung ricuh tahun lalu di Medan justru semakin memicu semangat kaum muda Tapanuli untuk segera memiliki rumah besar bernama Propinsi Tapanuli. Terbukti betapa menjamurnya sekarang ini bermacam grup di jejaring sosial yg mengatasnamakan Pemekaran Propinsi Tapanuli. Juga tak kalah seru kehadiran sejumlah grup yg anti pemekaran Propinsi Tapanuli. Ini tak perlu dirisaukan, karena melalui perbedaan pendapat yg terjadi selama 1 tahun terakhir ini, format Tapanuli yg diperlukan untuk sebuah Propinsi Tapanuli justru menjadi terang benderang sekarang.

Dari grup anti pemekaran diperoleh input bahwa Propinsi Tapanuli yang kemarin diperjuangkan adalah sebuah calon Propinsi Rasis yg didominasi umat Kristen sekawasan Toba. Sekalipun garang terdengar, tapi grup anti pemekaran ini ternyata merindukan sebuah kesatuan Tapanuli juga dalam sebuah kalimat : ” … O Tuhan, jauhkanlah kami dari perpecahan …” Di luar itu lebih banyak lagi yang berpendapat bahwa perjuangan kemarin hanyalah milik elite Tapanuli tertentu yg sama sekali tak mewakili orang Tapanuli secara keseluruhan. Dan akhirnya banyak juga di antara orang Tapanuli yang meragukan apakah Sumber daya Alam di bumi Tapanuli dapat mendukung sebuah keberadaan Propinsi Tapanuli.

Satu hal yang pasti dari perbedaan pendapat itu adalah semuanya seia-sekata bahwa Tapanuli saat ini adalah salah satu daerah terbelakang yang memprihatinkan di jajaran nusantara. Dan semuanya seia-sekata bahwa keterbelakangan ini harus segera diatasi demi martabat orang Tapanuli itu sendiri.

Juga 1 tahun terakhir ini tercatat 4 hal penting lainnya yakni betapa senyapnya para Bupati sekawasan tanah batak dari hangar bingar pemekaran Propinsi Tapanuli; betapa putera-puteri Simalungun, Fakfak & Karo lebih mengambil jarak sebagai penonton; yg paling mencolok betapa para elite politik Tapanuli di pusat lebih memilih bungkam seribu bahasa & betapa para miliuner Tapanuli tak mau lagi ambil pusing tentang pemekaran Propinsi Tapanuli begitu GM dipermalukan & Chandra diadili.

Dari gambaran tersebut, boleh dikata hiruk-pikuk pemekaran Propinsi Tapanuli selama 1 tahun terakhir ini telah memperkaya khasanah kita tentang ke-Tapanulian. Maka yang tak bisa lagi ditunda saat ini adalah penegasan tentang landasan utama propinsi tapanuli. Landasan yang sudah pasti adalah landasan ketatanegaraan itu sendiri yakni konstitusi negara dan undang-undang tentang otonomi daerah. Yang belum pasti adalah landasan pelengkap dan atau penyempurna yakni sebuah konvensi tentang apa dan bagaimana itu Tapanuli.

Konvensi ini hanya mungkin terwujud apabila seluruh elemen tapanuli dapat duduk satu meja untuk bersilaturahmi sekaligus bermusyawarah dengan hasil akhir sebuah konvensi yang kemudian dideklarasikan bahwa perekat Tapanuli itu bukanlah agama melainkan filsafat, kultur dan sejarah. Dan Tapanuli itu bukanlah term yg berkonotasi rasis.

Tapanuli (Tapian na uli) adalah term yang merujuk pada sebuah wilayah yg meliputi ex Karesidenan Tapanuli dan juga merujuk pada sebuah kemajemukan karena sebuah proses asimilasi dan afiliasi kultural sepanjang sejarah pintu terbuka Tapanuli terhadap dunia luar. Karenanya perlu penegasan khusus bahwa di wilayah ini terdapat berbagai suku bangsa seperti Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera), Melayu dan berbagai varian lainnya di sepanjang pantai barat dan di sepanjang wilayah Tapanuli yang berimpit dgn kawasan pantai timur Sumatera Utara. Semuanya itu adalah warga Tapanuli yang kini sepenanggung dan sependeritaan karena keterbelakangan ekonomi dan politik. Itulah semua landasan pelengkap yang diperlukan dalam sebuah kesatuan Tapanuli.

Kalaupun para Bupati sekawasan tanah batak senyap tak bersuara selama ini. Tak jadi masalah. Mereka tak mungkin bersuara karena aksi ricuh kemarin di Medan, itu semua di luar dugaan mereka. Bagaimana mungkin mereka bersikap lain di luar sikap resmi pemerintah pusat yang tengah menyelesaikan kericuhan Medan di meja pengadilan. Yang pasti di dalam hati kecilnya mereka tak bisa mengingkari bahwa di dalam rumah Propinsi Sumatera Utara di mana mereka berkiprah selama ini toh tak ada kemajuan yang berarti untuk seluruh kawasan Tapanuli.

Begitu juga halnya dengan politisi tapanuli di pusat. Ruhut Sitompul misalnya dalam sebuah kesempatan ketika Jaksa Agung Hendarman Supandji memberi keterangan di DPR RI akhir 2009 yang lalu, Ruhut dengan suara lantang menyuarakan tentang ketidakadilan terhadap anak-anak muda Tapanuli di pentas pengadilan Medan terkait kericuhan aksi pemekaran Propinsi Tapanuli.

Tapi sinergi antar politisi Tapanuli itu sendiri tak pernah terjadi pasca pernyataan Ruhut. Mengapa ? Semua parpol di negeri ini tengah bergulat dengan kasus penggembosan KPK dan mega skandal Century. Tak heran, semua energi kader-kasder terbaik parpol diarahkan kesana.

Meski demikian, pada akhirnya isu nasional itu pasti akan terselesaikan juga. Dan pada saat itulah para politisi Tapanuli di pusat ini perlu didorong langsung dari bumi Tapanuli agar segera bersinergi satu sama lain untuk melakukan finishing terhadap pemekaran propinsi Tapanuli. Tak ada yang perlu diragukan di sini, karena pemekaran propinsi Tapanuli sejak awal sudah disetujui pemerintah pusat. Yang perlu sekarang adalah bagaimana agar keculasan politik para politisi Medan di DPRD Propinsi Sumatera Utara tidak lagi terulang. Dengan kata lain, menetralisir pentas politik Medan. Itulah tugas terpenting politisi Tapanuli yang berkiprah di pusat. Entah itu Ruhut Sitompul dari PD, Panda Nababan dari PDIP dst.

Tentang para miliuner tapanuli. Tak jauh berbeda dengan para bupati sekawasan tanah batak. Pada umumnya miliuner Tapanuli ini adalah miliuner yang besar di ladang pemerintah. Mayoritas di antaranya adalah rekanan pemerintah. Kalaupun ada yang sedikit berbeda seperti DL Sitorus misalnya yang bergerak di bidang sawit dan perkayuan. Toh kemajuan bisnisnya tak lepas dari dukungan dan kemitraan dengan pemerintah. Hanya saja karena suatu ketika pernah lepas kendali dan berselingkuh dengan oknum-oknum tertentu di pemerintahan, akhirnya dalam rangka “jaga muka” pemerintah untuk sementara balik kanan dan memenjarakan DL. Sang miliuner DL belum lama ini bebas bersyarat. Ini sekaligus membuktikan kemiliuneran DL tidaklah berdiri sendiri. Tapi kemiliuneran yg diperoleh dari ladang konsesi pemerintah, bahkan seringkali dari hasil perselingkuhan dengan oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

Dengan kenyataan seperti itu, kesenyapan para bupati sekawasan tanah batak pasca kericuhan Medan, juga sama halnya dengan kesenyapan para miliuner tapanuli. Mereka tak mau ambil risiko. Biarlah GM dengan segala pergulatan dan penyesalannya dan biarlah Chandra dipenjarakan dulu. Kami akan bersuara setelah semua itu selesai. Dengan kata lain, mereka para miliuner tapanuli itu tahu persis kapan waktu yang paling tepat bagi mereka untuk bergerak membantu tegak berdirinya Propinsi Tapanuli.

Boleh dikata hanya tinggal kawasan Karo, Fakfak & Simalungun yang masih tanda tanya besar. Perjalanan waktulah nanti yang membuktikan apakah mereka tetap berkultur dalihan na tolu seraya menampik sebuah kebersamaan meski sadar sepenuhnya akan alasan sejarah & kultural yang melatar belakangi pemekaran Propinsi Tapanuli. Atau — mengutip Fabian Depari dalam sebuah comment di notes sebelumnya Propinsi Tapanuli Jangan Terjebak Pilihan Disintegratif — bahwa mereka pasti akan bergabung apabila kelak terbukti Propinsi Tapanuli adalah rumah bersama yang akomodatif untuk keragaman batak dan juga akomodatif untuk kemajemukan sub-etnik lainnya yang settled di seluruh kawasan tapanuli.

Dan bagi mereka yang sinis dan kemudian membombardir pemekaran Propinsi Tapanuli sebagai sebuah omong kosong karena SDA (Sumberdaya Alam) di Tapanuli tak menjanjikan apa-apa. Setelah menelusuri siapa mereka. Ternyata penganut Sinisme dari perspektif SDA ini tak punya pengetahuan yang memadai tentang SDA di Tapanuli Land. Mereka adalah generasi yang gelagapan mencari jati diri di rantau orang, karena kenyataannya mereka memang lahir & besar di luar tapanuli. Karenanya dapatlah dimaklumi mengapa mereka begitu sembrono dalam memandang sebuah rumah tapanuli dengan sebuah alasan tanah batak tak punya SDA yang mumpuni.

Mereka tak pernah tahu betapa potensi Geothermal dari sejumlah titik energi panas bumi di Tapanuli Utara akan dapat melayani seluruh kebutuhan energi Sumatera Utara di masa datang. Mereka juga tak pernah tahu bahwa bukan sawah ladang seperti di pulau Jawa yang menjadi hari depan industri agro di rumah Tapanuli, melainkan tanaman ekonomi yang laris di pasar dunia seperti Kopi, Sawit, Karet, Pinus, Tembakau, Kakao, Haminjon (Styrax/Kemenyan), Kayu Manis, Kemiri, Aren; tanaman buah-buahan seperti Jeruk, Marquica, Terong Belanda, Mangga, Nenas, Durian dst. Belum lagi potensi pertambangan yang masih tidur semuanya seperti Mika, Pasir Kuarsa, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Batu Gamping, Sulphur, emas di Parlilitan dll. Jangan pula dilupakan harta karun Tapanuli di Batang Toru Forest yang begitu kaya dengan keanekaragaman hayati. Tapanuli pun punya lautan. Coba cermati kekayaan laut di pantai barat Sumatera Utara yang terentang mulai dari Natal hingga perbatasan Aceh. Cermati juga potensi pariwisata dengan seluruh obyek wisata alam di kawasan Bukit Barisan & obyek wisata budaya yang tinggal digali dari khasanah kebudayaan Tapanuli secara keseluruhan. Ini bukanlah apologi, tapi selayang pandang tentang kekayaan alam di seluruh Tapanuli dengan maksud agar supaya generasi tapanuli yang lahir dan besar di luar Tapanuli tidak lagi salah dalam menakar SDA di rumah tapanuli.

Kembali ke awal tulisan ini. Konstitusi negara sesungguhnya membuka peluang bagi daerah pemekaran untuk mengikutsertakan lembaga setempat berperan aktif dalam mewarnai otonomi daerah. Dalam konteks tapanuli lembaga tersebut hanya tinggal digali dari khasanah tapanuli. Untuk mudahnya kita sebut saja lembaga dimaksud sebagai LMMT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Tapanuli Raya). Papua telah memiliki lembaga semacam ini dengan nama Kongres Rakyat Papua.

Bagi masyarakat Tapanuli lagu Benci tapi Rindu barangkali kiasan yang paling tepat untuk menggambarkan suasana bathin mereka. Di balik hangar bingar pemekaran Propinsi Tapanuli sepanjang 2009, dalam hati kecilnya semua orang Tapanuli merindukan kesatuan tapanuli. Hanya saja syakwasangka antar ke-5 puak utama batak selalu muncul di saat kerinduan itu hendak mewujud menjadi kenyataan. Inilah sisa keterpecahbelahan masa lalu warisan politik Pemerintah Kolonial Belanda yg sangat mudah dimanfaatkan oleh siapa pun yang tak menyukai hadirnya kesatuan Tapanuli di bumi Sumatera Utara. Kita sebut saja mereka ini sebagai petualang politik, petualang ekonomi dan petualang agama pecandu komparasi agama dengan metode kanak-kanak bahwa agama kami yang paling benar dan agama kamu tidak benar. Untuk penganut Islam maupun Kristen di Tapanuli. Jujurlah dengan kenyataan sejarah bahwa Islam maupun Kristen adalah agama impor bagi orang Tapanuli. Jujurlah juga kedua agama itu berakar dari agama Jahudi. Akhirnya jujur jugalah bahwa pertengkaran Jahudi Vs Arab bukanlah bagian dari ajaran agama itu sendiri. Itu adalah persoalan sosiologis Arab-Jahudi terkait soal warisan. Apabila persoalan sosiologis Arab-Jahudi ini kita campakkan jauh-jauh ke Samudera Hindia sana, maka kita akan menemukan jati diri kita sebagai orang Tapanuli. Dan tak bakal ada lagi fanatisme sempit di Tapanuli ini.

Dari akar kerinduan inilah LMMT perlu segera kita hadirkan dalam pentas politik Sumatera Utara dan Indonesia. Tahun 2010 adalah momentum yang tepat untuk itu. Tegasnya, kalau untuk seorang Prabowo Soebianto, clan Tobing tahun lalu bisa begitu entengnya menyelempangkan Ulos terbaiknya ke bahu Prabowo dan kemudian yang bersangkutan dikukuhkan menjadi warga kehormatan tapanuli dengan hak penuh menyandang marga Tobing. Mengapa tidak ulos adat seperti itu diselempangkan juga ke bahu tokoh-tokoh adat dan politik yang mewakili seluruh puak Tapanuli dalam sebuah silaturahmi nasional masyarakat Tapanuli. Ini sekaligus mengawali LMMT bermusyawarah dalam rangka menghasilkan konvensi bersejarah tentang kesatuan Tapanuli raya yg berlandaskan Filsafat, Kultur & sejarah. Inilah perekat kesatuan Tapanuli itu.

Pelembagaan kembali LMMT di bumi Tapanuli sekaligus akan menjadi sarana penyempurna bagi propinsi Tapanuli masa depan. Melalui LMMT kita akan dapat mengawal ketat rekrutmen politisi & birokrat di masa datang. Kita dapat mengawal ketat Pemilihan Gubernur Tapanuli. Kita dapat mengawal ketat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan) Pemerintah Propinsi Tapanuli & Baperjakat serupa di Kabupaten se-Propinsi Tapanuli Raya untuk menseleksi para birokrat Tapanuli dalam menduduki berbagai jabatan yang tersedia di pemerintahan daerah. Kita pun dapat mengawal ketat kehadiran partai-partai politik di bumi Tapanuli agar selalu konsisten berjalan di rel politik yang benar demi kemajuan tapanuli dan bisa menjadi partai kader dan bukan partai super mie seperti yg kita lihat sekarang.

Akhirnya, wacana terakhir yang perlu disampaikan disini adalah bahwa demokrasi di negeri ini hanya bisa matang dan berkarakter kuat apabila kita berani menggunakan instrumen politik yang digali dari khasanah budaya bangsa sendiri sebagai penyempurna demokrasi.

Dipersembahkan khusus untuk generasi muda tapanuli yang merindukan tapanuli bermartabat dalam bingkai NKRI.

Horas Tapanuli. Horas Indonesia.

North Tapanuli, Indonesia, 14 Januari, 2010.

(by Parlin Pakpahan)


PERNYATAAN SIKAP

Juli 21, 2009

KELUARGA BESAR

GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

JAKARTA TIMUR

  1. Mengutuk dan mengecam keras segala bentuk tindak kekerasan dan teror bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton.
  2. Meminta kepada aparat yang terkait khususnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mengusut tuntas pelaku peledakan bom kuningan di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Untuk diproses dan dihukum yang seberat-beratnya
  3. Turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi BOM KUNINGAN 2 (JW Marriott & Ritz Carlton). Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
  4. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu memerangi segala bentuk tindakan terorisme.
  5. GAMKI mendukung pemerintah mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memerangi segala bentuk tindakan terorisme di Indonesia.

Jakarta, 17 Juli 2009

Dewan Pimpinan Cabang

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Jakarta Timur

Baca entri selengkapnya »


IMB Gereja HKBP Depok dicabut

April 29, 2009

Umat Kristen dan Persekutuan Gereja-Gereja Setempat (Kota Depok) menolak pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Ibadah dan Gedung Serba Guna  Gereja HKBP Depok yang beralamat di Jalan Puri Pesanggarahan IV Kav NT-24 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Penolakan tersebut karena dasar pencabutan IMB tidak mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Sebelumnya Gereja tersebut telah mendapat IMB yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 453.2/229/TKB/1998 tanggal 13 Juni 1998, namun keputusan tersebut dibatalkan oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail melalui keputusannya Nomor 645.8/144/Kpts/Sos/Huk/2009 menyatakan mencabut IMB Tempat Ibadah dan Gedung Serbaguna atas nama HKBP Pangakalan Jati Gandul pada 27 Maret 2009.

Menurut Nur Mahmudi keputusan tersebut diambilnya sudah dengan sangat hati-hati atas pertimbangan karena disinyalir IMB tersebut bermasalah dan tidak valid, Nur Mahmudi yang adalah mantan Presiden PKS dan juga mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di era Presiden Abdurahman Wahid juga mengatakan bahwa sebelum mengeluarkan pencabutan izin tersebut dia telah melakukan konsultasi dengan para muspida setempat, dan terakhir dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin mengenai bagaimana sikap yang harus diambil terhadap Gereja HKBP tersebut.

Gereja dan gedung serba guna didirikan diatas tanah seluas 5000 meter persegi yang dibeli oleh jemaat pada tahun 1997, namun pembangunan tersebut mengalami penundaan dikarenakan keterbatasan biaya.

Satu-satunya upaya jemaat HKBP dalam memperjuangkan hak-haknya adalah harus menempuh jalur hukum, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat.

Sangat memprihatinkan.. Hidup di sebuah negara yang melindungi hak-hak warga negaranya untuk bebas melakukan Ibadah, ternyata ada oknum pejabat berwenang yang justru tidak senang dengan adanya pendirian rumah ibadah bagi masyarakat tertentu.


Pangeran Malaysia Culik dan Siksa Model Indonesia

April 21, 2009

Seorang artis dan model cantik bernama Manohara Odelia Pinot menjadi korban penculikan dan penyiksaan Putera Mahkota Raja Kelantan (Tengku Muhammed Fakhry Petra ibni Sultan Ismail Petra, Tengku Temenggong) tersangka menculik dan menyiksa Manohara Odelia Pinot (17 tahun) yang adalah istrinya sendiri yang dinikahinya pada 26 Agustus 2008 karena tersangka telah merenggut kegadisan Manohara pada saat usianya belum cukup 17 tahun.

Penculikan gadis cantik blasteran Indonesia-Perancis berkebangsaan Indonesia anak bungsu dari pasangan Daisy Fajarina dan Reiner Pinot diawali dari ajakan sang suami untuk melakukan ibadah umroh, namun saat dibandar udara Jeddah, Mekkah, Manohara dipaksa masuk Jet pribadi yang telah dipersiapkan sebelumya dan langsung berangkat tanpa diketahui tujuannya. Sejak saat itu keberadaan manohara tidak diketahui lagi, segala upaya telah dilakukan ibu Maohara dengan menghubungi DEPLU, DUTA BESAR Indonesia di Malaysia bahkan menghubungi Kedutaan Amerika Serikat untuk menemukan sang anak tapi belum mendapatkan hasil. Terakhir diketahui bahwa ternyata Tangku Fakhri sudah sangat sering melakukan penyiksaan terhadap istrinya tersebut, menyekapnya bahkan dada manohara disilet-silet oleh Fakhry (pangeran jahanam) hingga pada akhir tahun 2008 Manohara nekat meninggalkan suaminya dan pulang kembali ke Indonesia.

Sederet peristiwa penganiayaan yang dialami warga Indonesia di Malaysia seharusnya sudah mendapatkan perhatiaan yang serius dari pemerintah, dengan membuka ruang dialog maupun perjanjian bilateral bagi kedua negara. Karena sampai dengan saat ini belum ada perjanjian ekstradisi bagi kedua negara maka kasus-kasus seperti ini sangat sulit sekali diselesaikan secara hukum.

Kasus yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, mereka umumnya lepas dari pengawasan karena kurang mendapat perhatiaan yang serius dari pemerintah Indonesia maupun dari pihak negeri Jihan sendiri (Malaysia, red). Bahkan salah seorang wasit karateka asal Indonesia yang ditugaskan untuk menjadi wasit pada kejuaraan karate internasional di Malaysia pada tahun lalu juga mendapat perlakuan kasar (disiksa) oleh Kepolisian Raja Malaysia tanpa alasan yang jelas, dan menyebabkan kontingen Indonesia menyatakan protes dengan mengundurkan diri dalam kejuaraan tersebut.

Kasus ini sudah sering kali terjadi, tidak sedikit juga yang mengalami gangguan kejiwaan bahkan sampai merenggut nyawa si korban. Hingga sampai saat ini belum ada langkah serius yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah kasus-lasus serupa terjadi dimasa-masa yang akan datang.

Dalam kasus Manohara mungkin akan sangat sulit sekali diselesaikan secara hukum, karena kasus ini bukan hanya melibatkan persoalan rumah tangga semata, tapi juga melibatkan seorang Putera Mahkota Kerajaan Kelantan Malaysia yang berhati bengis dan biadab karena akan berdampak luas bagi Negara Malaysia sendiri dan hubungan bilateral kedua negara. Dalam kasus inilah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas dalam menyikapi kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya dengan melibatkan banyak pihak baik itu LSM Perempuan, KOMNAS HAM, DEPLU, Duta Besar, karena peranan mereka sangat diperlukan untuk mengusut kasus-kasus serupa yag mungkin tidak terangkat ke media.

Semoga kasus ini bisa membuka mata pemerintah yang tidak pernah maksimal dalam membela warga negaranya yang mengalami penderitaan & penyiksaan di Malaysia…


Pemilu 2009 Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

April 21, 2009

PELAJARAN BERHARGA PEMILU 2009

“Selama matahari terbit dari timur ke barat, harapan itu masih tetap ada”

Mungkin itulah sepenggal kalimat yang dapat menghibur relung hati sanubari kita saat ini, ditengah kisruhnya hasil PEMILU Legislatif Indonesia tahun 2009 ini karena pelaksanaannya yang kurang dipersiapkan secara matang, mulai dari persiapan, verifikasi partai peserta pemilu, pemilihan anggota KPU, diubahnya system nomor urut yang dianut oleh partati-partai peserta pemilu menjadi berdasarkan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi sedikit banyaknya sangat mempengaruhi kinerja pengurus & fungsionaris partai dan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang semrawut karena banyak warga yang harus kehilangan hak pilihnya karena tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya membuat warga berang tetapi juga para petinggi partai yang merasa dicurangi dalam kompetisi pesta demokrasi kali ini karena perolehan suara partainya berkurang dan jauh dari target yang diharapkan.

Dalam hal ini sebenarnya ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil hikmahnya untuk dikemudian hari. Dari segala rentetan peristiwa tersebut diatas kita bisa mengambil keputusan bahwa bukan hanya pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas kekisruhan politik di negeri ini tapi semua pihak ikut ambil bagian didalamnya.

Berikut beberapa contah hal yang bisa kita diskusikan mengenai pemilu yang dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah..

  1. PENDIDIKAN POLITIK RENDAH

Banyak partai tidak selektif dalam memilih kadernya untuk duduk sebagai anggota dewan dan hanya memikirkan perolehan suara yang didapat pada pemilu ini. Sehingga jangan heran apabila banyak caleg yang bingung apa tugas dan tanggung jawab mereka yang sebenarnya sebagai wakil rakyat apabila terpilih nanti sebagai anggota dewan karena tidak mengalami proses pengkaderan dan pembekalan sebagai anggota dewan, dengan kata lain POLITISI KARBITAN, itu bisa terlihat dengan banyaknya artis dan selebritis yang tiba-tiba banting setir profesi menjadi politi tanpa mengikuti pendidikan politik yang mapan sebelumnya. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak pernah terjun dalam organisasi politik tiba-tiba namanya muncul dalam daftar caleg yang akan bertarung dalam pemilu legislatif. Orang-orang seperti inilah yang hanya akan membuat pemerintahan hanya berjalan ditempat, karena tidak pernah memberikan masukan-masukan dalam rapat, dan kecenderungannya hanya ikut-ikutan saja.

  1. PARTAI KURANG SELEKSTIF MEMILIH CALEG

Partai kurang bertanggung jawab dalam menyeleksi kadernya yang akan diusung dalam pemilu sebagai calon anggota legislatif, baik itu mental, kejiwaan sehat jasmani dan rohani. Kebanyakan dari mereka hanya bermodal nekat sehingga banyak dari caleg tersebut yang mengalami gangguan kejiwaan pasca pemilu akibat tidak dapat menerima kekalahan karena sudah mengeluarkan biaya banyak. Ada pula yang meminta kembali yang sudah diberikan kepada masyarakat karena perolehan suaranya rendah di tempat pemilihan setempat, bahkan yang paling terburuk ada caleg perempuan yang hamil 5 bulan bunuh diri di Jawa Timur. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Partai bisa membaca gelagat ini sejak dini, karena partai juga yang akan menanggung beban malu akibat kejadian-kejadian seperti ini.

  1. ORIENTASI UANG

Banyak orang berlomba-lomba dan berebut mendaftar menjadi caleg karena tergiur pada kekuasaan, kekayaan dan jabatan. Mereka tidak menyadari bahwa hakekatnya menjadi anggota dewan adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan. Sehingga banyak wakil kita yang duduk sebagai anggota dewan menjadi koruptor dan akhirnya hanya akan merugikan rakyat.

  1. PERAN SERTA MASYARAKAT KURANG

Peran serta masyarakat disini sangat diperlukan untuk memantau perkembangan pemilu yang LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR & ADIL. Sikap skeptis di masyarakat mungkin bisa dipahami karena selama ini para caleg yang terpilih sebelumnya tidak pernah memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hal itu sangat mempengaruhi masa depan bangsa kedepan. Mayarakat jenuh dengan tindak tanduk para anggota dewan yang tidak memberikan hal positif, ada yang terjerat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi, hubungan gelap dengan pasangan lain (selingkuh), menghambur-hamburkan uang negara berlibur ke luar negeri dengan alasan tugas study banding namun tidak membawa dampak perubahan sepulang dari perlanan tugas tersebut.

  1. NETRALITAS & KETEGASAN PANITIA PENYELENGGARA PEMILU.

Sering dijumpai penyelenggara pemilu tidak bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, ada yang mensukseskan caleg atau partai tertentu dan mendapat imbalan dari oknum yang dibantunya tersebut. Disisi lain ada jugayang melihat pelanggaran tersebut namun tidak melakukan tindakan apa-apa dan hanya berdiam diri saja karena mungkin dianggap hanya membuan waktu dan energi tanpa pernah memikirkan dampaknya di kemudian hari. BAWASLU yang diharapkan dapat mengontrol keterrtiban dalam penyelenggaraan pemilu tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu dan menunggu. Seharusnya BAWASLU juga sudah bisa melihat gejala awal tersebut dan segera melakukan tindakan pencegahan bukannya menunggu terjadinya pelanggaran tersebut (dalam hal ini DPT, red),

Nasi sudah menjadi bubur pemilu telah terlaksana walau pun hasilnya sangat jauh dari harapan kita semua sekarang ini. Sistem masih belum berubah dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya, apa yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan perubahan demi kemajuan bangsa kita. Pemilihan Presiden sudah siap menunggu kita didepan mata.

Jangan pernah tertipu lagi dengan janji-janji manis yang membuai telinga dan alam pikiran kita. Sudah saatnya rakyat menentukan pilihan politiknya tanpa intimidasi dan kecurangannn.. KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYATTTT….!!!!!!


Pemuda Gereja dan Bangsa

Maret 15, 2009

Saut Hamongan Sirait

Saut Hamongan Sirait

Pada waktu pasukan Belanda memasuki Saparua, setelah Pattimura dan pejuang-pejuangnya meninggalkan kota kecil itu, maka Belanda menemukan kitab di atas mimbar gereja. Kitab itu terbuka dengan Mazmur yang memuat kata-kata:
“Langkahku tetap mengikuti jejakMu” dan “peliharalah aku terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku“.(T.B. Simatupang, Nasionalisme dan Oikumene, di dalam Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab; Jkt, BPK GM 1995, h.275)

  1. Barangkali, di tengah-tengah kegamangan dan kekosongan pemikiran teologia politik gereja-gereja di Indonesia, Pak Sim (Alm) tidak segan-segan menyebut peristiwa itu sebagai permulaan pemikiran teologia di Indonesia yang menghubungkan pesan Alkitab dengan perjuangan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kemasyarakatan. Belanda yang menjadi negara dan notabene berbau gereja, ternyata digugat kehadirannya melalui bentuk perlawanan yang paling ekstrem, tanpa kompromi dan toleransi; pemberontakan bersenjata, oleh seorang pengikut Kristus (Pattimura), tanpa memakai simbol dan struktur gereja. Meskipun, dalam arti tertentu, hal yang sama juga dilakukan banyak orang Kristen dalam peperangan mengusir penjajah Belanda, rupanya Pattimura memiliki kekhususan tersendiri bagi Almarhum T.B Simatupang.
  2. Sekiranya keadilan dalam semua dimensi kehidupan masyarakat pada saat Belanda menjajah Hindia Belanda, barangkali Pattimura tidak akan memakai senjata sebagai alat untuk berbicara dan menuntut. Apalagi dalam konteks saat itu, perasaan seiman dan bahkan ‘leluhur’ spiritual terhadap Belanda jelaslah sangat tebal. Sangat mungkin dialog, lobbi dan diplomasi politik akan dilakukan. Bahkan, jangan-jangan tuntutan untuk merdeka akan kehilangan relevansi saat keadilan di masyarakat sungguh-sungguh mewujud.
  3. Gereja-gereja di Indonesia memang tidak begitu mematangkan diri dalam pergulatan menyangkut seluk-beluk bangsa dan negara. Meskipun Partai Kristen Indonesia muncul pada tahun 1945, bukan berarti gereja-gereja di Indonesia telah berhasil memberi perumusan menyangkut negara, termasuk hubungannya dengan gereja. Ketimbang merumuskan doktrin yang bisa menjadi pegangan atau pedoman, gereja-gereja lebih suka bersikap reaktif terhadap hal-hal yang dianggap merugikan atau mengekang. Hal seperti itu jelas akan menguras energi dan akan sangat mudah dipatahkan secara psikologis. Hal itu terbukti dengan keberhasilan ‘pertengkaran’ atas syariah Islam dalam perumusan UUD ’45, tetapi menjadi enggan (psikologis) untuk mempertengkarkan SKB tahun 1969. Hal itu juga ditampakkan dalam arena kepartaian; berani tampil dengan nama Partai Kristen Indonesia pada tahun 1945 (sebagai reaksi terhadap gereja yang dicap pro Belanda), tetapi tidak mau mempertahankannya pada tahun 1971. Dalam UU Sisdiknas juga muncul reaksi yang menghabiskan biaya untuk demo, tetapi tidak pernah gereja merumuskan dan memantau dampaknya di lapangan saat ini.
  4. Ketika kawan-kawan muslim yang dicap radikal dan fundamentalis bermaksud menegakkan peraturan (SKB tahun 1969) yang berimplikasi pada penutupan gereja dan berdampak lanjut pada penghentian ibadah, kembali gereja-gereja memunculkan reaksi. Meskipun pada era reformasi jumlah orang-orang Kristen yang duduk di parlemen sangat signifikan, belum lagi partai yang sangat nasionalis sangat mendominasi DPR maupun MPR. Kesempatan itu hilang lenyap begitu saja, karena, agaknya, gereja cukup dipuaskan dengan jaminan kekuasaan, bukan jaminan hukum .
  5. Berbicara menyangkut Partisipasi Pemuda dalam berbangsa dan bernegara, khasanah sejarah kekristenan sangat diperkaya dengan pengalaman yang bervariasi. Kita dapat melihat peran kaum muda, dalam konteks bangsa, saat sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, dll., datang dalam bentuknya sebagai “bangsa” pada saat itu. Kesadaran bersama menjadi bangsa dan negara Indonesia, membawa mereka pada kerelaan untuk menjadi ‘species’: suku bangsa dari yang dulunya ‘genus’: bangsa. Secara pribadi, Leimena, TB Simatupang, Sam Ratulangi, dll., memperlihatkan kualitas imannya dalam relasinya dengan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Teramat khusus Amir Syarifuddin, Menpen pertama dan dua kali menjadi Perdana Menteri, yang hidupnya sepenuhnya tumpah bagi bangsa dan negara, tetapi tidak pernah dihargai negara. Politisi yang tidak pernah lepas dari Injil dan sering menjadi pengkotbah di HKBP Kernolong Jakarta itu, telah divonnis mati oleh pemerintah Jepang, disalibkan dengan kepala ke bawah, justru mati atas perintah Gubernur Militer, Gatot Subroto dan hingga kini, batu nisannya sama sekali tidak diperbolehkan negara untuk didirikan keluarga.
  6. Di tengah-tengah kemajuan Bangsa dalam segala bidang, peran pemuda tidaklah terhenti, tetapi justru semakin dibutuhkan. Keterpurukan bangsa saat ini tidak terlepas dari minimnya kesadaran di semua struktur untuk melibatkan pemuda dalam proses-proses pengambilan keputusan. Semuanya hampir merata, baik di dalam organisasi kemasyarakatan, termasuk gereja maupun di tengah-tengah bangsa dan negara. Kita tidak bisa serta merta mengatakan hal tersebut disebabkan kendala budaya, sebab terbukti betapa besar dan dahsyatnya peran kaum muda dalam melahirkan negara bangsa Indonesia dan membawanya ke alam kemerdekaan dan awal pembangunan. Kita juga tidak bisa menyebut hal itu sebagai kendala thologis, berhubung peran-peran kaum muda yang disebut di atas, tidak pernah lepas dari pergulatan imannya sebagai anak-anak muda gereja. Mereka tidak pernah menjadi atheis atau meninggalkan komunitas imannya manakala mereka melakukan perjuangan dan mempertaruhkan nyawanya.
  7. Dari perspektif Alkitab, kita dapat melihat jalan Tuhan untuk memekai kaum muda untuk memahami dan ahli dalam seluk beluk negara. Melalui suatu maksud jahat dan ironis dari saudara-saudaranya, Yusuf dalam usianya yang sangat muda menjadi kader pertama dalam terutama dipakai Allah untuk menjadi pemimpin bangsa, bahkan di luar bangsanya sendiri. Ia menjadi Perdana Menteri di Mesir dan Firaun hanya menjadi symbol semata. Di sini urusan politik, yang menjadi sarana dan arena bagi kesejahteraan umum di tengah-tengah bangsa dan negara, menjadi sangat dipentingkan Alkitab. Dan, kaum muda menjadi tonggaktonggak utama, bahkan ketika Bangsa Israel masuk ke tanah perjannjian, justru Yosua, yang muda yang harus memimpin mereka. Yesus tidak tanggung-tanggung melibatkan kaum muda sebagai penentu dalam proses pelaksanaan misi penyelamatan manusia dan alam semesta. Dua belas murid yang dipilihnya sendiri, semuanya adalah anak-anak muda. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang mumpuni dengan pengalaman yang segudang. Mereka hanya nelayan-nelayan yang sama sekali tidak mengetahui seluk beluk kemasyarakatan. Perjumpaan Injil dengan kekaisaran Romawi yang setelah kematiaan Yesus di dalam hukum Romawi, kaum muda terlibat untuk menghadapi dan menginjili imperium romawi. Kita dapat mencatat Lydia, Dorkas dan Tabitha (Kis. 9, 16), Jason, Aquila, Priscilla dan Manson (Tes. 17, 18, 21) dan Nimpas (Kol. 4) dengan segala tragedy dan sekaligus jerih juangnya.@
  8. Allah yang melibatkan orang-orang muda dan Yesus yang memilih anak-anak muda sebagai pemeran utama, jelas bukan tanpa maksud dan perhitungan yang sembarangan. Bila dikaji secara ilmiah, terutama dari aspek psikologi, baik afeksi maupun psikomotoriknya, kaum muda sangat terbuka bagi pembaruan. Memiliki daya tahan dan kelenturan untuk bertarung di segala medan perjuangan. Enthusiasmenya terhadap kemajuan, keterbukaannya untuk menerima perbedaan, dan yang utama dan terutama adalah kesediaannya untuk berkorban bagi cita-cita yang dianutnya. Allah dan Yesus yang memilih anak-anak muda itu, sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang seharusnya dan senyatanya dialami manusia, bangsa-bangsa dan dunia.
  9. Di masa rejim Orba, terjadi kemandegan yang luarbiasa berkaitan dengan kiprah dan peran pemudfa, baik di gereja dan di tengah-tengah bangsa. Terlalu banyak premis dasar yang argumentative dapat dikemukakan. Namun, menurut saya, telah terjadi suatu ‘time lag’ dalam proses perjalanan budaya di semua bidang, baik itu politik, agama dan lain-lain. Pemaknaan time lag, terjadi manakala segala keluhuran kemanusiaan mengalami proses marginalisasi dan karena hanya dapat tumbuh dipinggiran kehidupan itu sendiri. Di sini roh kebijaksanaan berubah menjadi roh kepentingan, roh pengabdian berubah menjadi roh keuntungan, roh perjuangan berubah menjadi roh pemanfaatan. Dalam skalanya yang sangat besar, keadaan itu akan menghilangkan kesadaran para pemimpin untuk melakukan kadersisasi atau regenerasi. Hilanganya kesadaran kaderisasi dan regenerasi itu menjadi titik awal hilangnya oriantasi agama maupun bangsa pada masa depan. Mereka hanya dioimbuhi keadaan sekarang dan sekarang, karena kepentingan mereka adalah sesaat, kekinian semata. ‘Time lag’ menjadi virus yang mewabahi segenap elit-elit di dalam organisasi keagamaan maupun bangsa dan negara.
  10. Dalam konteks generasi muda sekarang, kompleksitas masalah jelas jauh lebih dalam dan luas. Perkembangan yang sangat cepat di segala bidang, kerusakan-kerusakan yang mengancam dunia, global warming, arus globalisasi yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses, bentuk dan segala jenisnya, menjadi warisan buruk yang harus dihadapinya. Demikian juga dengan realitas bangsa yang semakin dijajah primordialisme: kedaerahan dan agama, yang datang dari dalam dirinya sendiri, sedang menggiring kita untuk menusuk dan melukai diri kita sendiri juga. Hal itu bukan sebuah pesimisme, tetapi memang sungguh-sungguh ancaman yang harus dihadapi.
  11. Jawaban terhadap hal itu berada dalam diri anak-anak muda gereja dan bangsa saat ini. Kita, kaum muda harus kembali kepada semangat yang murni dan sejatinya anak-anak muda yang tidak akan pernah menyerah, walau kalah. Anak-anak muda yang tidak pernah berhenti berupaya, walau salah. Lebih baik berbuat dan salah, ketimbang tidak berbuat. Bgai anak-anak muda yang berkiprah di bidang keilmuan, haruslah menjadi tekadnya untuk menjadi Indonesia serbagai ‘knowledge society’. Bagi anak-anak muda yang bergerak dalam ketrampilan, harus memacu diri untuk menguasai teknologi. Bagi anak-anak muda yang berkiprah di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, harus menjadikan bangsa ini sebagai sarana dan arena kehidupan yang indah bagi seluruh kepelbagaian, kebhinnekaan yang sejahtera seluruhnya, seutuhnya dan sepenuhnya.

* Penulis adalah : Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010) Pendeta HKBP, mantan wakil ketua KPU tahun 2004, alumni STT Jakarta, mantan pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.


Gereja, Partai & Pemilu

Maret 14, 2009

Produk atau hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 akan segera kehilangan legimatisi, baik jajaran legislative (DPR), Presiden dan kabinetnya (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, semcam Senator di Amreika Serikat). Pada 9 April 2009, rakyat akan memilih yang baru (meskipun kebanyakan orang-orang itu juga) dan dengan itu memberi legitimasi atas kekuasan legislative dan eksekutif yang baru.

Tidak ada perubahan yang signifikan, baik dari segi substansial dan prinsip-prinsip Pemilu pada 2009 ini, kecuali penetapan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu hal yang sangat bernuansa keadilan, yakni affirmative action atas perempuan. Keputusan MK tentang suara terbanyak itu jelas memiliki korelasi terhadap affimeatif action daan hingga saat ini masih memunculkan multi tafsir dan pro kontra. Namun, ditengah-tengah pertentangan itu, KPU mengambil sikap dan keputusan yang sangat genuine dengan karakteristik yang mencerminkan citaqrasa keadilan, dengan tetap mempertahankan affirmative action terhadap perempuan. Terlepas dari pelbagai kritik teknis ata KPU, sikapnya mempertahankan affirkmatif action atas perempuan itu menandakan dan menjajnjikan bahwa citra rasa keadilan masih bertumbuh bersama-sama obyektifitas kolektif bangsa.

Tentu semua warga Negara Indonesia pasti berdoa dan berharap agar Pemilu 200tidak saja berjalan lancer, tetapi menghasilkan para legislator, ekskutor dan senator yang memiliki nurani keadilan yang dilengkapi kecakapan, kecerdasan dan takut akan Tuhan.

Gereja dan Partai

tokoh-pimpinan-gereja

Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan di dalam kepercayaan itulah orang percaya menerima keselamatan, visi dan misi Alkitabiah, beroleh legitimasi Ilahi dalam pengutusannya ke tengah-ke tengah dunia. Visi sangat jelas: “supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2:10-11).Di dalam visi juga tercakup penerimaan dan kesediaan untuk diselamatkan, melalui totalitas ketaatan, fisik, pikiran, perasaan, hati, jiwa dan roh. Daqlam pemahaman itu, penegasan Yesus di doaNYA di Getsemani: supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku (Yoh 17:21), menjadi bagian dari visi Alkitab yang dikenakan kepada Gereja. Visi damai ekhatologis juga diberikan, ketika serigala tinggal dengan domba, macan tutul di samping kambing, anak lembu dan anka singa ang digiring anak kecil, anak kecil bermain dengan ular tedung dan tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya (lihat Yesaya 11:1-9).

Sangat jelas visi Alkitab yang diberikan kepada Gereja dalam penataan kehidupan yang holistik, seutuhnya, sepenuhnya dan seluruhnya. Relasi manusia, alam dan seluruh ciptaan berjalan dalam interaksi yang saling menghidupkan, menumbuhkan dan mensejahterakan. Suatu tatanan kehidupan yang diidealkan menjadi embanan bagi Gereja di setiap ruang dan waktu.

Untuk mencapai visi itu, Tuhan memberikan missi kepada Gereja: Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Mat. 28: 18-20). Dalam kerangka itulah dicanangkan Yesus untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, sama seperti Yesus yang satu di dalam Allah, untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-14).

Penyertaan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman menjadi satu pegangan pasti dalam menghadapi realitas dunia yang disadari memiliki kekuatan dan taringnya sendiri, sebagaimana dengan jelas dikatakan: “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.(Mat. 10:16). Pemahaman dasar mengenai hakikat gereja di dunia menjadi jelas. Gereja akan senantiasa bergulat dan bergumul, berjuang dan berjerih, bekerja keras dan waspada dan harus dipenuhi dengan kebijaksanaan dalam menghadapi taring-taring kekerasaan, kerakusan, ketamakan dan kejahatan yang akan senantiasa dihadapinya di dunia ini. Gereja tidak bias lari dan harus menghadapinya. Tidak cukup sekadar menghadapi, tetapi mengatasinya, agar menjadi takluk di hadapan Yesus Kristus dalam bingkai damai sejahtera yang holistic, sesuai visi di atas.

Gereja yang didasarkan pada Yesus Kristus, dalam realitasnya di dunia, pasti memiliki kaitan dengan partai. Gereka akan beresntuhan dengan partai pada ruang dan waktu yang sama. Partai-partai di suatu Negara memiliki ideology yang menjadi kerangka ideal. Sama seperti pemuridan, baptisan dan pengajaran yang menjadi missi Gereja, partai-partai juga melakukan proses-proses menjaring pengikut atau konstituennya.

Partai-partai di tiap Negara didirikan untuk tujuan-tujuan baik dari sudut pandang partai itu sendiri. Semuanya bermuara pada upaya menyejahterakan manusia dengan dan melalui cara pandang, program dan mekanisme yang dianut partai. Sama seperti gereja, partai-partai juga berkiprah dan berjuang di dunia ini. Hanya satu factor yang membedakannya: Gereja mencakup dimensi transenden menjadi alat dan wahana menuju sorga, kini dan nanti. Sementara itu, partai hanya berkepentingan dalam tata pengelolaan di dunia, kini dan di sini.

Pengaruh mempengaruhi pasti dan harus terjadi antara gereja dan partai, karena gereja di utus ke dunia dan partai itu berada di dunia. Pertentangan atau persesuaian akan senantiasa antara gereja dan partai adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Pertentangan itu harus menjadi kewajaran manakala visi dan misi gereja bertentangan dengan tujuan dan program suatu partai. Persesuaian juga harus menjadi hal yang biasa ketika visi dan misi gereja menjadi ideology dan program suatu partai. Di sini, pengertian independensi dan interdependensi menjadi kata kunci untuk menetapkan posisi dan sikap gereja terhadap partai.

Bila dikaji di Indonesia, sejak dulu, partai-partai di Indonesia, bahkan di dunia ini, terbagi dalam dua arus utama, yakni partai yang berazaskan agama dan partai yang berangkat dari paham materialisme. Paham materialisme itu kemudian memecah diri lagi dalam pelagai ideology, baik yang berazaskan komunisme, sosialisme, kapitalisme dan termasuk dekomratisme. Hanya saja di Indonesia, batas-batas ideology itu, meski sangat jelas dan kuat dalam konstitusi, tetapi dalam prakteknya sangat kabur. Kita dapat melihat realitas itu pada tiap pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai yang sesungguhnya berada pada dua titik kutub paling ujung yang berbeda, ternyata dapat bekerjasama. Bahkan partai-partai yang pecah, bisa menyatu dalam kerjasama dalam pemilihan Pilkada itu. Kita dapat melihat Plikada di Papua, PDS dan PKS ternyata bisa mencalonkan Gubernur dan Wagub secara bersama dan bekerjasama. Demikian juga PNBK dengan PDIP, atau Golkar dengan PKPI. Dengan itu, kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa di Indonesia sesungguhnya tidak ada partai yang memegang ideologinya secara kaku, ketat dan karenanya tidak bisa dikatakan bersifat doktrinal.

Dalam realitas yang demikian, agama-agama, termasuk gereja dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan suatu penetrasi pengaruh terhadap partai-partai di Indonesia bagi perwujudan visi damai sejahtera. Sebab, semua partai terbuka untuk bekerjasama dan melakukan kompromi. Tetapi pada sisi lain, sangat kesulitan untuk melatenkan pengaruh maupun penetrasi, karena pegangan ideologinya sangat rentan dan malah inkonsisten. Dari perspektif Alkitab, hal inilah yang harus sungguh-sungguh membuat gereja untuk memahami dan sekaligus memberi pemaknaan tentang garam dan terang, tulus dan cerdik. Dan, sekali lagi tidak boleh berdiam, membiarkan atau lari dari panggilan Kristus padanya.

Pemilu di mata Gereja

Pemilu merupakan salah satu standard minimal dalam suatu Negara yang menganut demokrasi. Bangsa-bangsa di dunia, hamper semua meyakini bahwa demokrasi adalah jalan sekaligus tujuan antara yang terbaik. Dalam konteks itu, Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memasukkan Pemilu sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia. PBB menyatakan:

1. “Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives”.

2. “Everyone has the right to equal access to public service in his country””The will of people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”.

Demikian juga Konperensi Persatuan Antar-Parlmen, yang terselenggara di Paris pada 26 Maret 1994, – dengan tetap mengacu pada Deklarasi Umum Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),- secara aklamasi menetapkan Pernyataan tentang kriteria Pemilu yang bebas dan adil. Pokok-pokok utama dari pernyataan mencakup: Hak bersuara dan memilih; Pencalonan; Hak dan tanggungjawab Partai; Kampanye dan; Hak dan tanggungjawab negara.

Di Indonesia, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Penjabaran amanat konstitusi tersebut dirumuskan dalam konsideran UU nomor 22 tahun 2007 (Menimbang butir a), yang menegaskan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Dalam memasuki Pemilu 2009 yang sudah di depan mata, gereja-gereja agaknya perlu sedikit untuk melihat hasil politik dari Pemilu 2004:

1.Ada satu partai yang berbasis Kristen dengan jumlah 14 kursi di DPR

2.Lk. 70 orang yang beragama Kristen menjadi anggota DPR RI dan ratusan anggota DPRD Prov dan Kab/kota.

3. Hasil politiknya adalah 174 Perda bernuansa syariah di 22 provinsi, dan di satu daerah Kalsel, sedang diproses untuk mengubah hari libur dari hari minggu menjadi hari Jumat dan hal yang agak mirip juga dilaksanakan di daerah Sumatera Barat. Inilah hadiah politik bagi gereja-gereja dan umatnya sebagai produk politik bangsa, hasil Pemilu 2004.

Pemilu 2009 dalam prediksi penulis jelas akan lebih parah, sebab gereja-gereja tidak pernah sadar untuk melihat visi dan missi Tuhannya. Gereja-gereja melalui para imammnya tidak berbeda dengan kaum awam, karena larut untuk memanfaatkan momentum politik tersebut untuk mengeruk dana bagi pembangunan gedung atau program-program yang tertunda atau dibuat mendadak. Sangat sedikit gereja yang melakukan proses-proses sadar politik dan sadar pemilu.

Jakarta sebagai barometer kesadaran politik, tidak menjadi driving force (pendorong yang kuat) bagi gereja-gereja untuk menyadarkan umatnya. Kasus yang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan lobang yang teramat menganga bagi gereja dalam hubungannya dengan Pemilu terjadi di Jakarta Timur. Daerah yang penduduknya paling banyak di Jakarta dan wilayah terluas, memiliki pemilih tetap yang sah untuk mimilih, lebih dari 1,5 juta. Namun, dari daftar pemilih tetap yang tidak bisa lagi diubah dalam Pemilu 2009, jumlah keseluruhan orang Batak dari seluruh puak dan agama, hanya mencapai 15 ribu. Dapat kita bayangkan dan prediksi untuk pemilih warga gereja ansich. Hal itu bisa menjadi satu titik tolak prediksi untuk menghitung jumlah warga gereja seluruh Jakarta Timur. Jumlahnya pasti tidak bisa dipastikan dan lembaga mana yang bertanggungjawab atas hal itu, pasti kita lebih tidak tahu.

Pahitnya, keadaan itu tidak bisa diubah lagi. Daftar Pemilih tetap sudah dikeluarkan dan menjadi acuan hukum. Upaya sekelompok orang, terutama kaum mudanya, untuk mengajak para pemimpin gereja (termasuk penulis), untuk melakukan evaluasi, sama sekali tidak pernah dipedulikan, meskipun sudah berteriak. Lalu, bagiamana korelasinya dengan realitas politik di Indonesia pada tahun 2009, pasti ada! Kado syariah sudah tiba di dalam pagar gereja!!! Sungguh, rasanya sakit sekali. Tetapi namanya orang beriman dan senantiasa dalam penyertaan Yesus Kristus sepnajang zaman, kita harus tetap berjuang, terutama untuk 2014. Jika tidak kita, paling tidak kami, walau kecil sekalipun! Selamat menunggu hadiah Pemilu 2009.

I. Tujuan Pemilu

1.Pemilu bertujuan agar pemerintah lahir dari, oleh dan untuk rakyat dengan memilih wakil-wakilnya di DPR dan DPD serta Presiden/Wakil Presiden.

2.Melalui pemilu harapan-harapan rakyat disampaikan dan ditawarkan kepada calon-calon.

3.Pemilu yang terselenggara secara periodik memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai, mengevaluasi dan melakukan control terhadap perjalanan pemerintahan.

4.Pemilu bertujuan agar pemerintah berkuasa atas kehendak rakyat dan berdasarkan legitimasi rakyat.

Gereja dan Pemilu

Alkitab menunjuk pada pemilihan:

1.Yosua 3:12 Maka sekarang, pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku.

2.Yosua 4:2 “Pilihlah dari bangsa itu dua belas orang, seorang dari tiap-tiap suku,

3.I Samuel 8:18 Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.”

4.Matius 27:15 Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak.

5.Kisah Para Rasul 1:24 Mereka semua berdoa dan berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,

6.Kisah Para Rasul 6:3 Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu,

Mengapa harus memilih:

1.Dari pemahaman Alkitab, tidak ada larangan untuk memilih. Alkitab justru menunjuk adanya pemilihan dalam kehidupan pelayanan gereja.

2.Kesediaan memilih mendorong tiap-tiap orang mencari saluran perwujudan harapan dan cita-cita.

3.Memilih menunjukkan adanya tanggungjawab terhadap perkembangan masyarakat, bangsa, Negara dan gereja.

4.Hasil pemilihan akan menentukan arah dan bentuk masyarakat, Bangsa dan Negara ke depan. Contoh: daerah-daerah yang menetapkan perda-perda syariah.

5. Prinsip etis : tiada rotan, carilah akar yang paling baik.

Langkah yang bertanggungjawab untuk memilih

Kenali partainya dengan:

1.Ideologi, Dasar dan Tujuannya

2.Informasi-informasi yang berkaitan dengan praktek politiknya dalam pembuatan Undang-Undang.

3. Melalui program, visi dan misinya

Kenali orang-orangnya dengan:

1.Melalui pengalaman hidup (track record) dan Biodata.

2.Melalui program, visi dan misinya.

Ikuti, amati dan evaluasi

1. Harus dilakukan pemantauan yang terus menerus atas perjalanan politik

2. Harus ada penilaian atas kinerja, terutama pemenuhan janji atau program

kerja.

* Penulis adalah :

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, (Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia “PARKINDO” 2005-2010)mantan wakil ketua KPU tahun 2004, Pendeta HKBP, alumni STT Jakarta, pernah aktif menjadi pengurus di GMKI Jakarta, DPP GAMKI, PIKI, pernah aktif di Biro Pemuda PGI.

(http://www.sautfordpd.multiply.com)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.